PN Jakpus disebut tidak putuskan Juniver Girsang sebagai Ketua Peradi yang sah

Merdeka.com - Sekretaris jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Thomas E Tampubolon akan melakukan banding, terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tak menerima gugatan perdata DPN Peradi yang dipimpin Juniver Girsang no. 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.

"Kita menghormati putusan ini akan tetapi kita akan melakukan banding," kata Thomas dalam keterangan tertulis, Kamis (13/9).

Thomas menjelaskan, dasar pengajuan banding dikarenakan Mahkamah Advokat tidak diatur dalam UU Advokat dan Anggaran Dasar Peradi.

"Jadi bagaimana bisa pengadilan menyerahkan perselisihan kepengurusan kepada lembaga yang tidak ada," tambah Thomas.

Di samping itu, putusan ini dinilai absurd dan tidak bersesuaian. Menurutnya, awalnya hakim menyatakan sah tidaknya suatu kepengurusan organisasi bukan berdasarkan pengakuan pemerintah, akan tetapi berdasarkan Munas yang dilaksanakan sesuai anggaran dasar organisasi.

Menanggapi kabar yang menyebutkan PN Jakarta Pusat memutuskan Juniver Girsang sebagai Ketua Umum Peradi yang sah periode 2015-2020, dikatakan Thomas hal tersebut tidak benar. Dia menduga telah terjadi pemutar balikan keputusan persidangan dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

"Ini jelas hakim menyatakan tidak berwenang mengadili dan telah menolak semua eksepsi yang diajukan Juniver Girsang, seperti kami jelaskan tadi," tegas Thomas yang hadir pada sidang pembacaan putusan.

Dengan adanya putusan ini, Thomas mengimbau seluruh anggotanya untuk tidak terpengaruh pemberitaan yang tidak benar tersebut.

Sebelumnya diberitakan, PN Jakpus menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan Peradi di bawah pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan, terhadap DPN Peradi yang dipimpin Juniver Girsang no. 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.

Ketua Majelis Hakim Budhy Hertantiyo dalam amar putusannya menyatakan, gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO atau Niet Ontvankelijk Verklaard).

"Menolak eksepsi tergugat (Juniver Girsang) yang menyatakan Munas Pekanbaru yang mengangkat Fauzie Yusuf Hasibuan ketua umum Peradi tidak sah," kata Budhy di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin.

Budhy menjelaskan, keputusan penolakan ini dikarenakan majelis sepakat dengan keterangan saksi ahli dari penggugat (Peradi Fauzi Hasibuan) yang menyatakan keabsahan ketua umum tidak ditentukan oleh pemerintah, melainkan keputusan Munas sesuai yang diatur dalam anggaran dasar organisasi.

Budhy menambahkan Pengadilan tidak berwenang mengadili pokok gugatan, yaitu perselisihan kepengurusan kerena menjadi kewenangan dan harus diputuskan oleh semacam Mahkamah Advokat seperti di Parpol.