PNS Kemenpora sebut tak ada potong gaji, cuma sumbang buat Rio di F1

Merdeka.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi berencana memotong gaji PNS Kemenpora untuk mendukung pembalap Formula 1, Rio Haryanto. Namun salah seorang PNS di Kemenpora mengaku tidak ada pemotongan gaji, hanya sumbangan sukarela oleh setiap PNS di Kemenpora.

"Itu kan sukarela. Itu sebenarnya bukan kewajiban, yang mau bayar boleh ya sukarela seikhlasnya," ucap salah seorang PNS yang tidak mau disebutkan namanya saat ditemui merdeka.com di Kemenpora, Jakarta, Jumat (4/3).

Sebenarnya, kata dia, sumbangan ini untuk menggugah rasa nasionalisme para pengusaha dan pemilik modal untuk menyumbang Rio yang berlaga di ajang bergengsi F1.

"Masa Rio mau disponsori Malaysia, rasa nasionalisme kita mau kemana? Harusnya orang Indonesia yang mendukung Rio," tambahnya.

Dia mendukung sikap yang ditunjukkan oleh Menpora Imam Nahrawi untuk mendukung Rio sepenuhnya. "Semangatnya kita. Enggak akan membiarkan Rio sendirian meskipun itu bukan kewajiban," tandasnya.

Sebelumnya, rencana Menpora memotong gaji PNS Kemenpora buat mendukung pendanaan Rio Haryanto di F1 menuai pro dan kontra. Salah satu pihak yang kontra adalah anggota Komisi X DPR, Dadang Rusdiana.

Menurut Dadang, kebijakan Imam itu tidak tepat karena bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari. "Sebagai inisiatif dari Menpora untuk potong gaji itu sah-sah saja, sebagai gagasan. Tapi kemudian apakah jadi problem, tentu harus kita pikirkan baik-baik karena potong gaji itu sesuatu yang tidak populer, menyangkut hak orang lain," kata Dadang di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (2/3).

Kebijakan memotong gaji karyawan, kata dia, seperti menurunkan wibawa negara. APBN sedemikian besar bisa saja mendukung Rio tanpa harus memotong gaji karyawan.

"Sepertinya negara tidak bisa memfasilitasi, negara kita negara besar. Ini kan menyangkut wibawa negara, masa tidak bisa fasilitasi agar perusahaan besar mau terlibat sponsor untuk seorang Rio. Masa yang gitu harus lakukan pemotongan pada pegawai," kritik politisi Hanura ini. (mdk/dan)