Polda DIY bentuk tim khusus selidiki penyebaran vaksin palsu
Merdeka.com - Polisi Daerah (Polda) Istimewa Yogyakarta (DIY) membentuk tim khusus guna menyelidiki peredaran vaksin palsu. Pembentukan tim tersebut merupakan langkah tindak lanjut atas penyataan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti terkait informasi beredarnya vaksin palsu di Yogyakarta.
"Berangkat dari apa yang disampaikan Kapolri, bahwa di DIY diduga beredar vaksin palsu, maka Polda DIY segera menindaklanjuti dengan membentuk tim khusus untuk menyelidiki vaksin palsu," ujar Kepala Humas Polda DIY Anny, Kamis (30/6).
Tim tersebut terdiri dari Direktorat Narkoba dan Reserse Kriminal Umum. keduanya akan membentuk tim investigator dan penyelidikan. "Tim yang dibentuk Polda DIY ini juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DIY dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) DIY," ujar Anny.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama pencegahan korupsi BPJS Ketenagakerjaan? Diketahui BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan KPK sejak tahun 2016 melalui penandatanganan komitmen pencegahan korupsi terintegrasi. Kerja sama itu ditandatangani langsung Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bersama Ketua KPK pada tahun 2016.
-
Siapa yang membantu BPIP dalam kegiatan ini? Hal tersebut merupakan aksi kerja sama antara BPIP dengan Yayasan Ghifari Yogyakarta guna meningkatkan kesadaran dan kecintaan literasi membaca pada anak-anak melalui kegiatan bertajuk Amal Pancasila: Aksi nyata membangun keadilan bagi anak pinggiran kali code.
-
Apa yang dilakukan Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Siapa yang di dampingi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan dan 11 Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjalin kerja sama dalam perlindungan pekerja.
Anny menjelaskan nantinya apabila ada pihak-pihak yang kedapatan menggunakan vaksin palsu, maka akan ditangani Direktorat Narkoba.
"Terkait penggunaan vaksin palsu akan dijerat menggunakan Undang-Undang Kesehatan."
Sedangkan untuk pihak-pihak yang kedapatan memalsukan izin edar dan melakukan pemalsuan vaksin, maka akan ditangani Direktorat reserse umum.
"Pelaku juga bisa dipidanakan, dikenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)," ujar Anny.
Anny menambahkan, tim kusus tersebut akan melakukan operasi di seluruh sarana kesehatan mulai dari rumah sakit, poliklinik dan puskesmas. Tim juga memeriksa di apotek dan toko obat yang berada di DIY.
"Tim masih bekerja. Sampai sejauh ini belum ada laporan mengenai indikator beredarnya vaksin palsu," ujar Anny. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Satgas dari Bareskrim Polri bertolak ke lokasi penyelenggeraan PON XXI Aceh-Sumut pada Kamis, 12 September 2024.
Baca SelengkapnyaMengetahui masalah tersebut, Pahala Nainggolan tak segan-segan menempuh jalur hukum
Baca SelengkapnyaLonjakan kasus Covid-19 terjadi di DIY. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY saat ini sudah tercatat 61 kasus positif Covid di provinsi itu.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui BUMN bersama MSD sepakat tingkatkan edukasi tentang HPV.
Baca SelengkapnyaKadinkes memastikan bahwa tim ad hoc yang dibentuk bersifat independen dan terdiri dari tenaga profesi, asosiasi klinik, dan tokoh masyarakat.
Baca SelengkapnyaTiga rumah sakit itu berada di Sumatera Utara dan Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaProduksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.
Baca SelengkapnyaPolri mengimbau masyarakat melapor jika mengetahui ada penyimpangan pengelolaan anggaran PON Aceh-Sumut.
Baca SelengkapnyaSetelahnya KPK baru bisa menyelidiki dugaan klaim fiktif di kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaSejumlah patogen dikhawatirkan bisa menjadi ancaman bagi munculnya pandemi baru sehingga jadi perhatian bagi Kemenkes.
Baca SelengkapnyaPihak BPJS berupaya melakukan tuntutan perdata terhadap managemen rumah sakit untuk segera mengembalikan dana kerugian tersebut.
Baca SelengkapnyaSOP sesuai aturan dijalankan itu diketahui setelah Dinkes Kabupaten Bogor mendatangi rumah sakit.
Baca Selengkapnya