Polda Jabar ngotot anggotanya bersih dari gratifikasi Bupati Ojang

Merdeka.com - Polda Jabar mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa anggotanya, diduga terkait kasus gratifikasi dalam pengusutan perkara dugaan korupsi anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Subang. Namun, mereka ngotot tidak terlibat dalam perkara rasuah menjerat Bupati Ojang Sohandi.

"Kasusnya apa terkait anggota saya? Yang jelas tidak ada kaitan kami dengan pak Ojang. Proses yang kami tangani kasus BPJS. Itu pengetahuan yang dilaporkan Subdit Tipikor kepada saya," kata Dirkrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Ama Kliment Dwikorjanto, di Bandung, Kamis (19/5).

Aman beralasan sudah memeriksa anak buahnya, yang disebut telah menerima uang gratifikasi. Sebab, saat proses penyidikan, ada aliran dana sebesar Rp 1,4 miliar ke kuasa hukum NK, yang diwakilkan oleh Polda Jabar. Pernyataan itu merunut dari kuasa hukum Ojang, yakni Rohman Hidayat.

"Sudah diperiksa secara internal. Hasilnya sementara sesuai ketentuan," tambah Aman.

Ama Kliment menampik pernyataan KPK menyebut ada dugaan gratifikasi saat polisi tengah menyidik kasus korupsi BPJS Subang. Perkara itu juga menjerat mantan Kadinkes Subang, Budi Subiantoro, dan Kabid Pelayanan Dinkes Subang, Jajang Abdul Khalik.

Aman menyatakan penyidikan dilakukan anak buahnya telah mengantarkan Budi dan Jajang ke meja hijau. Sedangkan Ojang ditetapkan tersangka oleh KPK karena diduga menyuap jaksa dari Kejati Jabar.

"Kita siap dipanggil KPK tapi ada prosedur. Kita organisasi besar. Kita ada lembaga. Kita harus cek dulu karena kita penegak hukum," ujar Aman.

Meski demikian, Aman mengaku harus meneliti pernyataan KPK.

"Kan masih diduga ya. Nanti dicek kebenarannya. Karena KPK juga kan penegakan hukum. Kalau ada penyimpangan di anggota saya, saya harus tetap menindak kan ya," tutup Aman.