Polda Jateng Minta Warga Wadas Rukun dan Jangan Mau Diprovokasi

Merdeka.com - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) meminta warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo jangan mau diadu. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudusy menyarankan agar warga mengedepankan musyawarah dalam menghadapi pro kontra rencana pembangunan Bendungan Bener oleh pemerintah.

Sebelumnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) didampingi polisi ingin mengukur tanah milik 317 warga yang sudah setuju untuk dibeli. Namun upaya tersebut diduga diprovokasi, sehingga warga yang kontra emosi dan menghalangi tim BPN yang akan mengukur tanah.

"Sebaiknya warga Wadas terus bermusyawarah, agar tetap rukun dan harmonis desanya. Jangan mau diprovokasi oleh orang yang tak jelas. Jangan juga mau diadu sesama warga. Kepolisian akan menjamin kenyamanan dan keamanan semua warga Wadas," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudusy, Rabu (9/2).

Dia menjelaskan, tujuan pembangunan Bendungan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, dengan tersedianya air dan irigasi teknis yang dibangun menyertai bendungan.

"Dengan adanya bendungan tersebut, nantinya lahan daerah sekitar akan menjadi subur karena terairi secara simultan. Bahan pembangunan bendungan tersebut salah satunya diambil dari Wadas yang mengandung andesit," ungkapnya.

Total ada 617 warga yang memiliki tanah di daerah Wadas, yang akan dibeli pemerintah dengan harga yang menguntungkan. Hasilnya ada 317 warga di daerah Wadas yang setuju tanahnya dibeli dan dibebaskan untuk pembangunan bendungan.

"Masih ada warga lainnya yang belum setuju atas rencana pemerintah tersebut. Mereka telah diajak dialog oleh Pemprov Jawa Tengah. Komnas HAM sebagai mediator atas warga yang masih pro kontra," ujarnya.

Terkait pihak kontra, telah menempuh jalur hukum melalui PTUN Semarang dan bahkan hingga kasasi kalah. Sebagian warga yang kontra juga sering meneror warga yang setuju atas rencana pembangunan wadas.

"Peristiwa bentrokan dipicu pro kontra sesama warga sendiri atas rencana pembangunan Bendungan Bener oleh pemerintah," jelasnya.

Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menilai langkah Pemprov Jateng dalam proses pembangunan bendungan dan negosiasi dengan warga tidak melanggar HAM. Proses dilakukan secara terbuka dan dialog dengan semua komponen.

"Semua diajak dialog termasuk yang kontra. Sayangnya mereka menolak dialog dan cenderung berburuk sangka," kata Beka Ulung.

Lembaganya mendapat permintaan dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menengahi persoalan Wadas. Karena itu Komnas HAM pun berupaya menjadi mediator dengan menggelar dialog.

"Pertengahan Januari kemarin ini Gubernur memang meminta ke saya atau ke Komnas HAM untuk memfasilitasi dialog," ungkapnya.

Selain mengundang pihak pro dan kontra, pertemuan pada 20 Januari itu juga mengundang Polda Jateng, DPRD Purworejo, BBWS dan BPN.

"Termasuk warga yang menolak dan mendukung kami undang semua. Kayaknya yang menolak kami undang tidak datang. Tentu saja mereka punya alasan kenapa kemudian tidak datang," tandasnya.