Polda Jatim akui belum ada laporan dugaan kampanye hitam
Merdeka.com - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mengaku belum menerima laporan terkait dugaan kampanye hitam yang menerima Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Sehingga polisi belum melakukan tindakan apapun.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, Selasa (9/1) mengatakan sampai sekarang belum ada laporan tentang adanya dugaan kampanye hitam yang menyerang pasangan bakal calon.
"Jika memang ada laporan resmi, siapa pun yang merasa dirugikan, menjadi korban di akun media sosial, bakal ditindak, ditangani cyber troops khusus menangani konten hoax ujaran kebencian, isu SARA, ataupun provokasi," katanya.
-
Apa yang dilakukan Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Bagaimana Ganjar-Mahfud hadapi kampanye hitam? 'Kampanye Hitam atau kampanye berbasis fitnah, hoax, dan ujaran kebencian wajib dilawan. Yang utama TPN sendiri tentu mengingatkan kepada personel TPN, relawan, partai pendukung untuk tidak melakukannya,' kata dia.
-
Apa yang dilakukan PDIP untuk Pilgub Jatim? 'Jadi, kepala daerah incumbent misalnya itu muncul beberapa nama. Kalau dari kalangan menteri misalnya, ada Ibu Risma (Tri Rismaharini), ada Pak Abdullah Azwar Anas, ada Pak Pramono Anung. Pak Pramono ini laris manis, nih. Ada yang mengusulkan di Jakarta, ada yang mengusulkan di Jawa Timur,' ucap Hasto.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk Pilgub Jatim? 'Jadi, kepala daerah incumbent misalnya itu muncul beberapa nama. Kalau dari kalangan menteri misalnya, ada Ibu Risma (Tri Rismaharini), ada Pak Abdullah Azwar Anas, ada Pak Pramono Anung. Pak Pramono ini laris manis, nih. Ada yang mengusulkan di Jakarta, ada yang mengusulkan di Jawa Timur,' ucap Hasto.
-
Siapa yang di dampingi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Bagaimana Saipul Jamil menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepadanya? Terkait masalah ini, dengan bijaksana, mantan suami Dewi Perssik ini memilih untuk tidak menggoreng masalah, meskipun dapat dikatakan bahwa reputasinya telah tercemar akibat efek dari video yang viral tersebut.
Untuk menjaga keamanan pilkada di Jawa Timur ini, kata Frans, Kapolda memerintahkan seluruh jajaran untuk memantau akun media sosial (medsos). Guna melawan dan menangkal hoax, ujaran kebencian, isu SARA, ataupun provokasi, yang akan terus bermunculan, terutama di saat memasuki Pilkada serentak 2018.
Seperti dengan menyebarnya sebuah foto syur yang diduga mirip salah satu pasangan calon wakil gubernur Jawa Timur, Frans mengaku sudah memantau. Namun, hingga sekarang tim polisi yang dimilik Polda Jawa Timur, khusus menangani di unit cyber crime, belum bisa bergerak. Karena sampai saat ini belum ada pihak-pihak baik tim pemenangan maupun korban melaporkan dugaan kampanye hitam dengan menyebar foto syur tersebut.
Sebelumnya salah satu bakal calon wakil Gubernur Jawa Timur Abdullah Azwar Anas mengundurkan diri dari pencalonan pada pilgub Jatim. Mundurnya Bupati Banyuwangi yang rencana akan berpasangan dengan Saifullah Yusuf diduga karena beredarnya foto syur yang mirip dengannya.
Karena inilah kemudian Bupati Anas lebih memilih fokus menyelesaikan masa baktinya sebagai bupati di Banyuwangi.
(mdk/paw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto menyebut kepala daerah PDIP ditekan Kapolda Jatim agar tak fokus mendukung Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaWamendagri Bima Arya tidak melihat adanya dugaan keterlibatan 'Partai Cokelat' dalam proses Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaPolda Jabar merespons pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin yang menyebut ada polisi yang diduga memasang baliho PSI di daerah Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaBima menjelaskan, setiap daerah memiliki kasusnya masing-masing.
Baca SelengkapnyaFenomena ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas proses demokrasi hingga berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu ditunda untuk mencegah black campaign dilakukan lawan politik.
Baca SelengkapnyaSaksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan, tidak ada aliran dana kampanye Pemilu 2024 terafiliasi dengan koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN Coop).
Baca SelengkapnyaAiman mengaku bukan polisi tidak netral dalam Pemilu, melainkan oknum
Baca SelengkapnyaSaat ini penyidik telah menindaklanjuti rekomendasi hasil gelar perkara yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaPenyidik Polda Metro Jaya mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap kasus Aiman
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis isu dugaan korupsi Formula E yang menyeret nama mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca Selengkapnya