Polda Metro kantongi nama-nama para beking di Kalijodo
Merdeka.com - Pihak kepolisian maupun Pemprov DKI Jakarta seolah kesulitan memberantas prostitusi di Kalijodo, Jakarta Barat. Sebab konon banyak 'beking' di tempat tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Muhammad Iqbal mengaku bila jajarannya telah mengantongi beberapa nama yang diduga jadi beking di Kalijodo.
"Kami sudah mengidentifikasi nama-nama katakanlah tokoh masyarakat yang disinyalir untuk menolak (penggusuran)," kata Iqbal di Polda Metro Jaya, Selasa (16/2).
-
Kenapa Kapolda Jateng mengimbau masyarakat Sukolilo untuk patuh hukum? 'Hukum itu mengatur tatanan hubungan kita bersama, Indonesia adalah Negara hukum dan hukum adalah panglima tertinggi yang menjaga ketertiban di wilayah kita,' kata Luthfi dalam keteranganya, dikutip Jumat (21/6).'Tidak boleh seseorang dihukum tanpa melalui proses (Peradilan Pidana), Sehingga siapapun di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Pati, dalam bermasyarakat kita tidak boleh menciptakan hukum sendiri,' tambah dia.
-
Apa yang dilakukan polisi tersebut? Penyidik menetapkan Bripka ED, pengemudi mobil Toyota Alphard putih yang viral, sebagai tersangka karena melakukan pengancaman dengan pisau terhadap warga.
-
Apa yang disampaikan Kapolda Jateng kepada warga Sukolilo? 'Mulai sekarang di wilayah Sukolilo jangan takut Polisi, silahkan berbondong bondong ke kantor Polisi untuk menyelesaikan masalah apapun ' 'Saya tidak ingin lagi kalau di sini (wilayah Sukolilo, Pati) dicap tidak baik, karena di Sukolilo masih banyak masyarakat yang taat hukum. Masih banyak masyarakat yang baik namun proses hukum tetap ditegakkan kepada oknum masyarakat yang melanggar hukum,' tambahnya.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Kenapa Pemprov DKI meminta warga menjaga kebersihan? Warga diimbau menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
Meski demikian, Iqbal tak memaparkan siapa-siapa saja nama yang dia maksud. Dirinya hanya memberikan imbauan kepada para beking tersebut untuk kiranya membantu Pemprov, bukan malah mempersulit.
"Kami akan memberikan imbauan-imbauan agar mereka membantu Pemprov, apabila terjadi tindak pidana perbuatan jahat, kami akan melakukan proses hukum," jelasnya.
"Dan satu lagi bahwa prinsip Polda Metro Jaya didukung Kodam Jaya mendukung kebijakan Pemprov memberantas Kalijodo. Hal ini karena tata kelola penataan RTH dan sebagainya," tambahnya.
Lanjut Iqbal, jika memang jadi dibongkar, akan memberikan manfaat terhadap masyarakat yang lebih besar. Maka dari itu, bagi masyarakat kawasan Kalijodo tidak boleh ngotot apalagi melawan hukum.
"Apalagi meminta kompensasi. Kompensasi harus sesuai NJOP, kalau tidak ya salah dong. Kalau Pemprov membayar, melakukan kompensasi dengan keuangan negara di atas pelanggaran pidana. Karena nggak boleh. Kasihan Pak Gubernur nanti bisa dituntut oleh beberapa instansi yang berwenang," tutupnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto menilai pentingnya peran masyarakat dalam membasmi peredaran senjata api ilegal.
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca SelengkapnyaInvestigasi yang dilakukan tim kuasa hukum PDIP kubu Luthfi-Yasin sangat masif mengerahkan aparat desa.
Baca SelengkapnyaTidak lupa Karyoto juga meminta kepada warga untuk saling mengawasi keluarganya.
Baca SelengkapnyaKapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyebut, sebanyak 1.784 personel gabungan dikerahkan.
Baca SelengkapnyaSatpol PP melakukan penertiban spanduk bacaleg yang melanggar aturan Perda.
Baca SelengkapnyaKegiatan ini melibatkan 50 personel terdiri atas unsur TNI, polisi, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Bina Marga.
Baca SelengkapnyaPicu keresahan masyarakat, DPRD Sumut dukung penuh tindakan tegas kepolisian dalam membasmi begal sadis di Kota Medan.
Baca SelengkapnyaDemo di Kantor Bupati Bekasi itu diwarnai kericuhan.
Baca SelengkapnyaPolisi mengingatkan, para peserta Aksi Bela Palestina untuk memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Bentuk Tim untuk Tertibkan Juru Parkir Liar, Janji Beri Efek Jera
Baca SelengkapnyaPuluhan jukir liar diangkut petugas Dishub-Satpol PP selama penertiban untuk memberantas pungli.
Baca Selengkapnya