Polda Papua Tunggu Laporan Kepala Desa soal Pemerasan Dana Desa oleh KKB
Merdeka.com - Isu pemerasan uang dana desa kembali mencuat, setelah Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni membeberkan jika Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali meminta uang dana desa kepada sejumlah kepala desa.
Menanggapi isu tersebut, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal mengakui telah mendapatkan informasi tersebut.
"Memang kita mendapatkam informasi adanya mereka (KKB) melakukan permintaan, dengan mengancam. Itu ada kita dapat informasi dari yang berkembang di masyarakat," kata Mustofa saat dihubungi merdeka.com, Selasa (9/2).
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Kenapa KKP memberikan dukungan kepada nelayan di Cilacap? Dukungan tersebut merupakan upaya KKP mendorong budaya korporasi sekaligus membangun ekosistem hulu-hilir perikanan sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas pada 6 Oktober 2020.
-
Bagaimana PKB menentukan sikap politik ke depannya? 'Di PKB mekanisme itu hanya satu pintu lewat Gus Muhaimin, sehingga nanti biasanya Gus Muhaimin langsung mengadakan rapat mengajak kami,' tuturnya
-
Kenapa Kemendag berikan bantuan ke Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Dukungan apa yang diberikan? Dalam kesempatan itu, para relawan memainkan lakon berjudul 'Gatotkaca Wisuda' dengan harapan Ganjar bisa memenangi Pilpres 2024.
Mustofa mengungkapkan sampai saat ini Polda Papua berserta jajarannya belum mendapatkan laporan secara resmi terkait pemerasan dana desa tersebut. Ia juga meminta kepada seluruh pihak baik melaporkan kejadian ini.
"Sekarang dia sudah lapor belum ke Polres? Iya kita kan dapat informasi dari beberapa pihak dan coba buat laporan baik individu maupun kelompok terkait pemerasan itu. Tapi para kepala desa sendiri secara inisiatif belum melaporkan itu," ujarnya.
"Tapi tetap masih kita dalami terkait dengan apakah memberikan atas sukarela atau memang dia ada ancaman dari pihak KKB," tambahnya.
Isu Pemerasan Sempat Mencuat
Sebelumnya, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni mengungkapkan salah satu penyebab Otonomi Khusus (Otsus) Papua gagal karena dana desa dirampok oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Menurut dia, KKB kerap mengancam kepala desa dan sekretaris saat mengetahui dana desa telah cair dan meminta untuk membeli senjata dan amunisi.
"Begitu dana transferan kas langsung masuk ke rekening kepala kampung bendahara kampung, ah sudah tidak ada kewenangan untuk pemerintah daerah kontrol lagi, karena itu perjalanan di jaga," kata Natalis dikutip Antara, Kamis (5/11/2020).
Natalis mengatakan, pemerintah daerah tak bisa mengontrol penyaluran dana desa. Lantaran, dana desa ditransfer langsung ke kepala kampung maupun sekretaris kampung.
"Seketika pencairan mereka tahu, mereka tunggu di perkampungan mereka begitu di perjalanan mereka bilang eh taruh sekian kalau tidak abis karena mereka pengen senjata mau bilang apa," kata dia.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK segera mengecek terkait dengan aduan dugaan seorang Jaksa KPK melakukan pemerasan terhadap saksi
Baca SelengkapnyaMabes Polri Pastikan Proses Hukum Kades di Jateng Terkait Dugaan Pemotongan Dana Aspirasi
Baca SelengkapnyaKR mengklaim uang yang dimintanya pada AN untuk kepentingan adat dan budaya.
Baca SelengkapnyaPemanggilan tersebut terkait pertanggungjawaban program bantuan dana provinsi tahun 2020-2022.
Baca SelengkapnyaMeski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca Selengkapnya"Dari 13 yang diperiksa sudah dua wilayah kita minta klarifikasi,” kata Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio
Baca SelengkapnyaPolda Jateng juga akan menggandeng instansi dalam rapat koordinasi tersebut untuk turut memantau proses penyelidikannya.
Baca SelengkapnyaKasus dugaan PPSU dipaksa pinjam uang itu masih diselidiki inspektorat DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaWahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewas KPK, Albertina Ho menyatakan kewenangan menetapkan supervisi adalah pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaBupati Karanganyar Rober Christanto buka suara ihwal pemanggilan para kepala desa (kades) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaKasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo menyeret nama Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca Selengkapnya