Polda Sulsel petakan kerawanan Pilkada, 3 daerah jadi perhatian
Merdeka.com - Menghadapi Pilkada serentak di 12 kabupaten dan kota serta Pilgub pada Juni 2018 mendatang, Polda Sulsel telah melakukan pemetaan kerawanan. Hasilnya, hingga saat ini semua daerah masih relatif meski ada daerah-daerah tertentu yang menjadi atensi karena punya sejarah keributan saat Pilkada.
"Dari hasil pemetaan yang dilakukan, kami tidak menyatakan daerah ini merah atau tidak karena semuanya masih relatif. Masih berkembang sewaktu-waktu. Yang penting adalah bagaimana mengantisipasi secara dini, embrio-embrio yang ada diantisipasi sehingga saat pelaksanaan Pilkada nanti bisa berlangsung aman," kata Karo Ops Polda Sulsel Kombes Pol Staphen Napiun saat ditemui di sela-sela kegiatan sinergitas TNI dan Polri di Lapangan Karebosi, Makassar, Rabu, (25/10).
Ditanya mengenai daerah-daerah yang berpotensi atau rawan bentrok, Staphen Napiun mengatakan, sementara ini memang ada tiga daerah yang menjadi atensinya. Sebab tiga daerah tersebut punya sejarah atau rekam jejak bermasalah pada Pilkada sebelumnya.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak dilaksanakan? Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.
-
Kapan Pilkada Serentak pertama? Pilkada Serentak pertama kali dalam cakupan nasional di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015.
-
Bagaimana Pilkada Serentak diadakan? Dalam sistem presidensial, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang menciptakan akuntabilitas dan legitimasi bagi pemimpin daerah.
-
Di mana Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan? Berikut adalah daftar provinsi-provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 tersebut:Sulawesi UtaraSulawesi TengahKalimantan UtaraKalimantan SelatanKalimantan TengahSumatera BaratKepulauan RiauJambiBengkulu
"Tiga daerah rawan yang menjadi atensi kita adalah Kota Palopo, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bone. Khusus di Kabupaten Gowa (bertetangga dengan Makassar) memang tidak ada Pilkada atau pemilihan bupati di sana tapi ada Pilgub Sulsel. Di daerah Gowa ini berpotensi berkumpulnya konsentrasi massa dari para pasangan-pasangan calon atau paslon. Jadi kami akan lakukan pendekatan dengan paslon-paslon dan koordinator-koordinator massa," katanya.
Mengenai jumlah personel yang akan diturunkan untuk mengamankan Pilkada dan Pilgub, dia mengatakan totalnya sekitar 13.650 personel. Mereka berasal dari Polda Sulsel dan Polres-polres yang ada.
Para personel itu mulai ditugaskan untuk pengamanan TPS hingga pasukan pemukul. Adapun anggaran pengamanannya sendiri, hingga saat ini pihak DPRD Sulsel belum memutuskan padahal usulan nilai anggarannya itu sejak September lalu.
"Kita usulkan total anggaran untuk pengamanan Pilkada sebesar Rp 203 miliar tapi tapi belum ketuk palu. Segera ketuk palu itu," katanya.
Dia mengatakan, menghadapi Pilkada tahun 2018 mendatang selain melakukan pemetaan kerawanan, juga telah mengikuti rapat koordinasi dengan seluruh Kapolda dan Kapolres se-Indonesia di Akademi Kepolisian (Akpol) yang dibuka langsung oleh Presiden RI.
"Di situ kita mendapatkan pengarahan dari Kapolri bahkan juga Panglima TNI dan semua jajaran yang ada. Termasuk dari ketua KPU dan ketua Bawaslu. Ini kita akan tindak lanjuti di Sulsel. Selasa depan kita akan melakukan pertemuan melibatkan KPU dan Bawaslu untuk menghadapi Pilkada," katanya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kabaharkam meminta untuk mengantisipasi perubahan eskalasi politik yang saat ini begitu cepat berubah.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca SelengkapnyaDewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaKemudian disusul Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Sulawesi Tengah (Sulteng).
Baca SelengkapnyaPolri sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa wilayah yang rawan akan terjadinya gangguan selama proses Pilkada.
Baca SelengkapnyaJawa Tengah menjadi salah satu titik rawan Pilkada 2024, KPU beberkan sejumlah faktornya.
Baca SelengkapnyaTiga pengelompokan yang dimaksud antara lain, wilayah yang sangat rawan, wilayah rawan, dan wilayah kurang rawan.
Baca SelengkapnyaIni terjadi karena pemilih dan peserta atau calon kepala daerah memiliki kedekatan yang lebih, bahkan diwarnai unsur kekeluargaan dalam kompetisi.
Baca SelengkapnyaSebanyak 12.867 personel kepolisian ditambah 1.700-an dari jajaran TNI dan unsur lainnya akan dikerahkan untuk melakukan pengamanan.
Baca SelengkapnyaTiga kategori tersebut yakni indikator TPS rawan paling banyak terjadi, banyak terjadi, dan tidak banyak terjadi tetapi perlu diantisipasi.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya