Polda Sumut minta pilot helikopter angkut pengantin jadi viral diganti
Merdeka.com - Polda Sumatera Utara (Sumut) meminta Iptu T, pilot helikopter yang mengangkut pengantin agar diganti. Iptu T merupakan anggota Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri (Baharkam) yang BKO di Polda Sumut.
Demikian diungkap Wakapolda Sumut Brigjen Agus Andrianto kepada wartawan. Iptu T dinilai melanggar etika dan disiplin yang tinggi dengan bersedia mengangkut pengantin yang akhirnya menimbulkan masalah karena menjadi viral.
"Tindakan pilot yang membawa sepasang pengantin terbang dengan menggunakan helikopter dinas milik Polda Sumut, akhirnya menimbulkan masalah karena menjadi viral di media sosial, ujar Brigjen Agus.
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
-
Kenapa ketua KPPS dibacok? Pemicunya karena saat pencoblosan siang harinya pelaku kesal istrinya yang hamil meminta didahulukan mencoblos tetapi tidak digubris korban. OS tetap menyuruh istri pelaku mencoblos sesuai antrean.
-
Apa yang terjadi pada ketua KPPS? Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Palembang inisial OS (30) dilarikan ke rumah sakit akibat dibacok petugas Linmas, RV (40).
-
Mengapa perwira tersebut diperlakukan seperti itu? Dijelaskan dalam video, bahwa setiap prajurit yang sudah masuk ke rumah tahanan maka dianggap sama. “Tidak ada yang spesial di penjara militer meski setinggi apapun pangkatnya,“
-
Bagaimana ketua KPPS dibacok? Dia membacok kepala korban hingga terluka parah di bagian kiri.
-
Apa yang dilakukan polisi tersebut? Penyidik menetapkan Bripka ED, pengemudi mobil Toyota Alphard putih yang viral, sebagai tersangka karena melakukan pengancaman dengan pisau terhadap warga.
Iptu T, lanjut Agus, juga tidak mematuhi instruksi pimpinan dalam hal ini Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Sumut. Sementara itu, terkait sanksi, Agus menyerahkan kepada Ditpol Udara Baharkam Polri, sebab Iptu T hanya BKO di Polda Sumut sehingga pihaknya tidak berhak memberikan sanksi.
"Baharkam Polri yang berwenang memberikan sanksi terhadap Iptu T, selaku atasan yang berwenang memberikan hukuman," ujar jenderal bintang satu itu.
Seperti diberitakan Antara, Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan tim Polda Sumut, yakni Kabid Propam, Karo Ops, dan Irwasda memang helikopter itu membawa pengantin tersebut.
"Pihak Polda Sumut tidak tersangkut mengenai kasus helikopter itu, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab personal, dalam hal ini adalah oknum pilot Iptu T," kata mantan Direktur Reskrim Polda Sumut (2009-2011) itu pula.
Video yang menampilkan pasangan pengantin turun dari helikopter mirip dengan milik Polri di Lapangan Adam Malik Kota Pematang Siantar, membuat heboh. Helikopter dinas milik negara itu, dipergunakan orang yang bukan personel Polri.
Video tersebut direkam oleh warga dan diunggah ke media sosial (facebook) pada Minggu (25/2). Dalam video tampak satu helikopter mirip milik Polri mendarat di Lapangan Adam Malik Pematang Siantar, Sumatera Utara.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polda NTT yang memecat diriny karena melakukan sejumlah pelanggaran etik
Baca SelengkapnyaIpda Rudy Soik diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dalam putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Baca SelengkapnyaDua orang bintara dihukum push up oleh Kapolres karena tak bawa istri saat upacara pelantikan kenaikan pangkat.
Baca SelengkapnyaBid Propam terus melakukan pemeriksaan terhadap Ipda Muhammad Idris dan Aiptu Amiruddin terkait kasus guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito Supriyani.
Baca SelengkapnyaPerwira menengah polisi itu dicopot dari jabatan Kasubdit Gakkum Dirlantas Polda Maluku akibat memukul driver taksi online.
Baca SelengkapnyaAKP Dadang Iskandar, dijatuhi hukuman etik berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari kepolisian atau PTDH.
Baca SelengkapnyaPenetapan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK memicu protes keras dari Danpuspom TNI. Simak selengkapnya!
Baca SelengkapnyaUpacara digelar secara In Absentia karena tidak dihadiri oleh Bripka SF.
Baca SelengkapnyaSehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
Baca SelengkapnyaPolda NTT kembali disorot karena kasus BBM Ilegal yang justru penyidiknya dimutasi ke Papua.
Baca SelengkapnyaAnggota Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Ipda Rudy Soik diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dalam putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Baca SelengkapnyaPolda Sumsel merotasi beberapa anggotanya, termasuk dua perwira pertama yang diduga melakukan pengeroyokan dan pelecehan terhadap wanita pengunjung klub malam.
Baca Selengkapnya