Polda Sumut siapkan 13 ribu personel amankan Pilpres dan Pileg 2019

Merdeka.com - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan, akan menurunkan 13 ribu personel untuk mengamankan rangkaian pelaksanaan Pilpres dan Pileg hingga April 2019 mendatang.

"Jumlah ada 13 ribu lebih, 2/3 kekuatan ditambah 1/3 kekuatan TNI yang stand by on call sewaktu-waktu diperlukan memback up Polda Sumut dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2018/2019," kata Agus di Mapolda Sumut, Medan, Selasa (24/9).

Dia pun mengaku, formasi yang akan digunakan nanti sesuai dengan dari arahan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada waktu memimpin apel Mantap Brata di Lapangan silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (18/9) lalu.

Kita mengikuti rencana operasi yang dilaksanakan oleh Mabes Polri, kita jabarkan di dalam operasi Mantap Brata toba 2018/2019 di mana setiap tahapan pasti ada kerawanan, setiap kerawanan kita petakan kemudian kita lakukan langkah-langkah melalui seluruh satgas operasi yang dituangkan di dalam struktur organisasi Mantap Brata 2018," ujarnya.

Seperti diketahui, Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan TNI-Polri memiliki cukup pengalaman menangani Pemilu tingkat nasional. Namun, menurutnya, Pemilu 2019 membutuhkan penanganan ekstra dibanding tahun sebelumnya.

"Kita memprediksi, kompetisi dalam rangka kontestasi ini akan terjadi di tingkat nasional dan dapil di daerah masing-masing. Bahkan di daerah tertentu kompetisi di satu partai pun ada karena nomor urut. Oleh karena itu kerawanannya selain nasional, ada di daerah dapil masing-masing," kata Tito dalam pidatonya di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (18/9).

Operasi Mantap Brata 2019 dilaksanakan selama 397 hari mulai dari 20 September 2018 sampai dengan Oktober 2019. Sebanyak 300 ribu personel TNI Polri dilibatkan dan disebar di seluruh daerah.

"TNI-Polri yang memiliki organisasi yang sangat ekstensif sampai ke daerah-daerah dengan jumlah personel besar, memiliki alutsista, dan memiliki tugas menjaga keutuhan NKRI tentu memiliki tujuan besar. Dari sudut pandang keamanan, kontestasi ini membelah masyarakat menjadi pilihan-pilihan dan akan berpotensi (konflik)," jelas dia.