Polemik Belanja Alutsista Kemenhan, Jika Ditarik ke Belakang Belum Banyak Terpenuhi

Merdeka.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berencana membeli alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI dengan skema pembiayaan pinjaman luar negeri. Tak tanggung-tanggung, utang sekitar Rp1,760 triliun memiliki tenor hingga 25 tahun.

Hal tersebut tertuang pada rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai belanja Alutsista dibutuhkan sudut pandang revolusioner. Karena bukan termasuk beli hari ini, besok dapat barang. Pun demikian dengan penggunannya.

Ia melihat rencana belanja jangka panjang seperti yang tengah disusun oleh Kemenhan dibutuhkan. Sebab, selama ini ada inkonsistensi belanja alutsista.

"Bagaimana dari skema pinjaman suku bunga serendah mungkin dan tenornya sepanjang mungkin. Artinya, suku bunga di bawah 2 persen atau bahkan 2 persen, dengan dengan tenor panjang 12 tahun, kalau memungkinkan sampai 30 tahun," jelas Khairul, seperti dikutip Antara, Senin (31/5).

Sementara, dalam Ranperpres yang diwacanakan ini, pemerintah berupaya menjaga konsistensi belanja alutsista secara maksimal dengan pengadaan yang ditarik ke depan.

Permasalahan utama yang ada selama ini, menurut dia, adalah adanya pelambatan pengadaan alutsista berdasarkan data 2015-2019, padahal Indonesia memiliki Minimum Essential Force (MEF) sejak 2007.

Khairul menjelaskan beberapa rencana pembelian yang nyatanya juga mangkrak sampai hari ini, misalnya wacana pembelian Sukhoi SU-35. Kemudian, penambahan kapal selam baru, apakah Indonesia melanjutkan kerja sama dengan Korea Selatan atau membuka kesempatan kerja sama dengan negara-negara lain.

"Sehingga target yang mestinya dicapai pada akhir renstra II pada 2019 itu tidak tercapai. Dari yang tidak tercapai itu, kalau kita lihat porsinya, ada kesenjangan antara yang sudah dicapai oleh TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. TNI AD mendekati hampir 80 persen, sementara TNI AU sendiri belum sampai 50 persen. Artinya, tidak berimbang. Ini yang kemudian dibenahi melalui masterplan yang sedang disusun melalui rancangan perpres ini, menyiapkan rancangan kebutuhan, roadmap, business plan-nya," jelas Khairul.

Namun demikian, ia berharap perpres tersebut nantinya memuat lampiran berupa rencana kebutuhan.

Jika kembali ke-25 tahun ke belakang, ungkapnya, masih banyak pengadaan alutsista yang belum terpenuhi. Di era Orde Baru, misalnya, Indonesia memiliki puluhan kapal bekas baru (rekondisi) yang akhirnya kemudian banyak diparkir.

Menurut dia, kondisi alutsista sedikit berubah memasuki era reformasi, terutama di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Di era SBY, saya kira, banyak, ya, pengadaan-pengadaan baru dan sebagai besar alutsista yang datang hari-hari ini, dari 2015 sampai sekarang. Sebagian besar kontraknya dilakukan pada masa SBY, ya, karena memang belanja alutsista ini, kan, bukan barang yang pesan sekarang, besok datang," urainya.

Karena itu, Khairul mengatakan, penyusunan rencana kebutuhan alutsista haruslah visioner. "Menjawab tantangan masa depan. Ya memang kesannya jadi abstrak karena yang kita gunakan sebagai acuan, kan, potensi-potensi ancaman, tetapi, ya kalau kita bicara keamanan, bicara pertahanan, selalu kemungkinan terburuk yang paling diantisipasi," jelas Khairul.

Mengenai skema perencanaan, bagi Khairul tidak ada masalah mau bottom up atau top down. Begitu pula tentang pelibatan asrena-asrena, tak perlu didebatkan. Khairul lebih menekankan pada bagaimana pemerintah, dalam hal ini Kemenhan, untuk menguatkan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

"Itu amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012. KKIP ini wadah untuk merumuskan kebijakan, merencanakan kebutuhan. Itu ada diatur dalam undang-undang," jelasnya.

Menyoal munculnya rumor mafia alutsista, Khairul berpendapat, perlu ditekankan adalah bagaimana mengatur peran pihak ketiga dalam belanja alutsista. Tujuannya, menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Kita juga perlu menyusun indikator industri pertahanan. Kita perlu tahu kondisi alutsista sekarang seperti apa, kesenjangan dengan kebutuhan itu seperti apa, terus bagaimana skenario industri pertahanan dalam negeri menjawab kebutuhan masa depan, terus bagaimana jika industri dalam negeri belum memenuhi, belanja impor yang paling menguntungkan itu seperti apa," tandas Khairul.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta informasi pembelian alutsista TNI senilai Rp 1.750 triliun sebaiknya diklarifikasi lebih lanjut. Namun dia bilang anggaran pertahanan adalah rahasia negara.

"Kalau soal alutsista apa yang mau dibeli? Berapa anggarannya itu adalah rahasia negara yang sebenarnya gampang ngeceknya, wakil kita di komisi I bisa ngecek lewat Menhan (Menteri Pertahanan), lewat Bappenas, apakah benar ada besar segitu atau gimana," katanya di Gedung DPR RI.