Polemik boleh tidaknya kampanye negatif, ini kata Bawaslu

Merdeka.com - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar angkat bicara mengenai pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman yang memperbolehkan kadernya untuk melakukan kampanye negatif. Fritz menyatakan pihaknya tetap berpatokan pada Pasal 280 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"UU itu sudah jelas menyatakan larangan dalam kampanye. Saya harapkan kita beracuan pada UU itu saja," kata Fritz saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Senin (15/10/2018).

Dia menjelaskan UU tersebut telah menyatakan tentang larangan pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu yang mempersoalkan dasar negara, menghina dalam hal SARA, hingga menghasut serta mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Sehingga dapat disebut pelanggaran bila kampanye tersebut mencakup apa yang telah ditetapkan UU.

"Jadi nggak bisa sepotong-potong untuk dikatakan itu ujaran kebencian atau tidak. Iya tergantung konteks dan tata cara penyampaian serta bahasa yang dipergunakan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mempersilakan kadernya untuk melakukan kampanye negatif dalam meraih suara pada Pemilu 2019. Hal itu ia sampaikan dalam acara Konsolidasi Nasional PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat.

"Saya mengatakan 80 persen kampanye kita harus positive campaign. Silakan masuk ke negative campaign, cukup 20 persen," kata Sohibul, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018)

Ia pun menjelaskan, kampanye negatifmerupakan kampanye yang menguak kelemahan dari lawan. Namun, hal itu harus didasari dengan fakta.

"Negative campaign yang kita angkat adalah kelemahan lawan kita tetapi ada faktanya. Enggak bohong, itu kalau negative campaign, itu boleh. Sebab publik harus tahu, calon lain ini apa kelemahannya," jelasnya.