Polemik dewan pengawas, bikin kuat atau lemahkan KPK?

Merdeka.com - Revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam Prolegnas 2016. Sedikitnya ada empat poin yang menjadi usulan dan perdebatan revisi tersebut.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani mengklaim revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR dengan tujuan utama untuk memperkuat KPK. Ada empat yang menjadi usulan dalam revisi UU tersebut, di antaranya SP3, penyadapan, dibentuknya dewan pengawas KPK dan soal penyidik.

"Kalau saya condong penyadapan itu jangan sampai mengurangi kewenangan KPK. Kemudian jangan sampai ke pengadilan, kalau izin ke pengadilan penyadapan tak efektif. Cukup ke dewan pengawas," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pihaknya mendorong agar dalam revisi tersebut dibentuk dewan pengawas KPK. Untuk penyadapan tidak perlu izin ke pengadilan, tetapi ke dewan pengawas.

"PPP condong mengusulkan dewan pengawas diisi orang-orang yang memiliki kenegarawanan, pengalaman praktik hukum tahu teknis telekomunikasi. Dewan pengawas tak perlu diatur secara rinci, hanya anggota berapa, 5 atau 7 orang. Saya menyarankan bukan diisi anggota DPR, biar presiden saja yang membentuk. Melalui proses seleksi transparan," jelas Arsul yang juga Wasekjen PPP Kubu Romi tersebut.

Sebab, salah satu poin penting dari wewenang dewan pengawas nantinya adalah menyangkut perizinan atas tugas KPK. Sementara itu, politisi NasDem Muchtar Luthfi Andi Mutty menilai masalah Dewan Pengawas KPK adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan tertentu tapi tak punya lembaga pengawas, maka rentan terjadi abuse of power.

"Kalau ada keinginan menambah lembaga pengawas KPK dalam konteks cek and balance. Semua lembaga harus memiliki lembaga pengawas," ujarnya.