Polemik full day school hingga demo santri 'bunuh menterinya'

Merdeka.com - Program lima hari sekolah dengan waktu belajar delapan jam alias full day school yang dicetuskan Mendikbud Muhajir Effendy terus menuai polemik. Ada yang mendukung tapi ada pula yang menolak.

Muhammadiyah adalah ormas yang mendukung. Sementara Nahdlatul Ulama (NU) menolak keras. Sejak awal Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah itu dikeluarkan, NU lantang menolak. Bahkan, PKB, partai dengan basis massa NU, juga ikut tegas menolak.

Tak cuma di tingkat Pengurus Besar (PB) NU, di tingkat pengurus cabang NU di berbagai daerah pun menolak. Kalangan santri di pesantren-pesantren NU juga ikut menyuarakan penolakannya dengan demonstrasi.

Demonstrasi menolak full day school pun dilakukan warga NU dan kalangan santri. Sesungguhnya demontrasi menyuarakan pendapat adalah hal yang biasa dilakukan. Namun ada sebuah demontrasi yang dilakukan sejumlah santri NU menyorot perhatian publik.

Sebabnya, dalam aksinya, santri berteriak 'bunuh menterinya sekarang juga'. Video demonstrasi berdurasi 1:03 menit yang belum diketahui di mana dan kapan itu pun sontak menyedot perhatian publik.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sitti Hikmawatty merasa prihatin dengan umpatan 'bunuh menterinya sekarang juga' yang dilakukan santri anak-anak saat demo itu.

"Ucapan atau ujaran kasar yang dilontarkan anak-anak dalam aksi sebagaimana cuplikan video tersebut sangat tidak patut dan berbahaya bagi tumbuh kembang anak. Pasalnya, anak-anak dididik dan disekolahkan agar nantinya mereka dapat lebih beradab dan berkasih sayang untuk hidup bermasyarakat," katanya dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Senin (14/8) kemarin.

Menurutnya, ujaran kasar tersebut tidak sesuai dengan etika dan moral kebangsaan kita. Pihaknya mengimbau agar semua pihak menahan diri dan tidak memanfaatkan anak untuk kegiatan atau aktivitas yang sangat membahayakan tumbuh kembangnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid. Dia mengaku prihatin dengan umpatan 'bunuh menterinya sekarang juga' dari para santri tersebut

"Kita juga prihatin karena demo yang kasar tersebut diduga kuat akibat arahan atau provokasi guru atau ustad seniornya," kata Sodik saat dihubungi, kemarin.

Sodik yakin Mendikbud Muhadjir Effendi akan mentolerir dan tidak mengadukan umpatan para santri itu ke polisi.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Manager Nasution mendesak kepolisian mengusut dalang di balik aksi santri tersebut. Menurutnya, aksi memanfaatkan anak-anak dalam segala bentuk kekerasan melanggar hak asasi anak sesuai pasal 63 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

"Bahwa sejatinya negara hadir khususnya kepolisian negara untuk menginvestigasi kebenaran video itu. Sekira benar adanya, pihak-pihak yang dengan sengaja memanfaatkan anak untuk kepentingan-kepentingan tertentu, sejatinya diproses secara profesional, independen, dan tidak diskriminatif sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya, kemarin.

Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Musni Umar menilai umpatan para santri tersebut tak mencerminkan apa yang dipelajari para santri di pesantren. Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta ini mengaku aneh dengan apa yang dilakukan para santri tersebut. Meski demikian dia menduga apa yang dilakukan para santri tersebut akibat dari adanya provokasi yang dilakukan pihak lain.

"Kata-kata provokasi apalagi bunuh hampir kita enggak pernah dengar di pesantren," katanya kepada merdeka.com, kemarin.

Dia menilai isu full day school sudah masuk ke ranah politik. Sebab, PKB ikut-ikutan dan menolak keras kebijakan tersebut.

Dia pun mengomentari pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di media sosial twitter yang menolak keras full day school. Dalam pernyataannya itu, Cak Imin menyatakan kalau sampai NU marah dan bergerak bumi bisa goyang.

"Ini sudah masuk ranah politik karena PKB ikut-ikutan. Tidak seharusnya (Cak Imin) mengeluarkan pernyataan seperti itu. Penduduk negeri ini bukan semuanya NU. Kita harus saling dukung dan mengayomi, toleransi. Kita harus utamakan dialog, jangan main kuat-kuatan. Kalau main kuat-kuatan rakyat yang jadi korban," katanya.

Dia prihatin di saat kondisi bangsa seperti sekarang ini justru terjadi 'pertarungan' antara NU dengan Muhammadiyah soal full day school. Dia juga menyayangkan Ketua Umum PBNU Saiq Aqil Siroj mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras.

"Kalau pimpinan sampai dukung demo dan bilang tolak harga mati, tolak dialog, ini kan makin rumit. Padahal presiden selalu minta jaga persatuan dan kesatuan," katanya.

"Jadi jangan dibesar-besarkan jadi berkelahi antar sesama anak bangsa. Kalau berkelahi yang untung pihak asing dan orang di negeri ini yang mau kita gaduh terus. Kan masyarakat yang jadi korban kalau begitu," katanya.

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj mengakui para santri yang melakukan demo itu adalah warga NU. "Ya itu kan anak-anak masa iya mau dikontrol satu-satu ya enggak bisa. Tapi kita sudah berikan pengarahan," kata Said Aqil, di Jalan Kramat 6 Nomor 14, Jakata Pusat, kemarin.

Sementara soal banyaknya santri yang demo menolak full day school, Said mempersilakan mereka demo. Menurutnya, para santri demo sambil membawa bendera NU lantaran merasa tergusur dengan adanya full day school.

"Karena yang akan tergusur itu kebanyakan madrasah yang dikelola oleh NU jumlahnya itu 76 ribu di Indonesia ini," ujarnya.

"Sekolah lima hari itu akan menggusur madrasah yang telah ada di masyarakat itu ada SD ada madrasah ada masjid. Pagi sekolah di SD afternoon sekolah di madrasah. Saya yakin enggak akan diterapkanlah. Itu saya sudah minta itu dicabut," pungkasnya.

Sesungguhnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkali-kali menjelas aturan full day school tak wajib dilakukan setiap sekolah. Dalam waktu dekat, Jokowi bakal menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penguatan pendidikan karakter. Perpres itu akan mengganti Permendikbud soal full day school.

"Perpres sudah kami godok dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nanti kalau selesai akan diumumkan," kata Jokowi usai memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa di SMP Negeri 7 Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (13/8) lalu.

Jokowi menegaskan tidak ada keharusan sekolah menerapkan kebijakan lima hari sekolah atau full day school. Sehingga sekolah yang sudah melaksanakan kebijakan enam hari sekolah tetap bisa dilanjutkan.

"Perlu saya tegaskan berkali-kali, sekolah tidak wajib mempraktikkan sekolah lima hari, namun apabila sudah ada sekolah yang menerapkan full day school bisa dilanjutkan asalkan tidak ada keberatan dari semua pihak," katanya.