Polemik Kemenag Hadiah untuk NU

Merdeka.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tengah menjadi sorotan. Pernyataannya mengenai Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU) menuai polemik setelah mendapat kritik sejumlah pihak.

Hal itu dikatakan Menag Yaqut saat berbicara dalam webinar internasional memperingati hari santri dihelat oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pada Rabu (20/10) lalu. Ihwal penyebutan Kemenag merupakan hadiah untuk NU saat Menag Yaqut menjelaskan soal sejarah asal usul Kemenag.

Awalnya, Yaqut menceritakan soal perdebatan di stafnya yang tengah membahas sejarah asal-usul Kemenag. Kemudian salah satu stafnya mengatakan, Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk umat Islam.

"Waktu itu perdebatannya bergeser bahwa Kementerian Agama ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, kementerian ini harus (jadi) Kementerian Agama Islam karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam," kata Yaqut seperti dikutip dari video terkait, Minggu (24/10).

Mendengar argumen stafnya, Yaqut lalu membantah. Menurut dia, pernyataan stafnya salah, sebab Kementerian Agama adalah hadiah negara bagi kelompok muslim NU.

"Saya bantah, Bukan! Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum tapi spesifik untuk NU," jelas Yaqut.

Keyakinan Yaqut membuatnya merasa ada kewajaran, ketika NU memanfaatkan peluang di kementerian yang tengah dipimpinnya.

"Wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, memang hadiahnya untuk NU, kenapa begitu? Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan 7 kata dalam piagam Jakarta dan yang mengusulkan itu juru damai atas pencoretan itu oasisnya NU, kemudian lahir Kementerian Agama," ungkap Yaqut.

"Jadi wajar sekarang kalau sekarang kita minta Dirjen Pesantren dan banyak mengafirmasi pesantren dan santri NU, saya kira wajar saja tidak ada yang salah," Yaqut menandasi.

Meski hadiah untuk NU, lanjut Yaqut, Kementerian Agama tetap merangkul semua agama dan golongan. Sebab, dia meyakini, NU bakal melindungi sesama.

"Yang besar itu selalu cenderung melindungi yang lemah dan kecil, NU di mana pengin melindungi yang kecil. Jadi kalau sekarang Kementerian Agama menjadi kementerian yang menjadi kementerian semua agama, itu bukan menghilangkan NU tapi justru menegaskan NU yang terkenal paling toleran dan moderat," beber Yaqut.

Yaqut berharap, keyakinannya dapat membuat kementeriannya semakin maju dan memberi jalan bagi pesantren dan santri untuk mendapat masa depan yang lebih baik.

"Saya kira tidak ada yang salah, ini background pikiran kami yang hampir seragam. Jadi mari manfaatkan untuk kebaikan dan mampu persiapkan masa depan santri kita memenangkan pertempuran di masa depan," Yaqut menandasi.

Tuai Polemik

Pernyataan Menag Yaqut yang menyebut Kemenag hadiah negara untuk NU itu mendapat kritik dari pelbagai pihak. Tokoh Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menilai pernyataan mengkritik keras pernyataan tersebut seakan tidak menghargai kelompok masyarakat lainnya.

Menurut Anwar, pernyataan tersebut juga seakan menjelaskan ke publik terkait banyaknya anggota NU yang menjabat di institusi Kementerian Agama. Pernyataan ini tentu dapat menimbulkan kegaduhan.

"Tetapi ada jugalah bagusnya kehadiran dari pernyataan ini karena dengan adanya pernyataan tersebut menjadi terang benderanglah bagi kita semua warga bangsa mengapa para pejabat di Kemenag dan bahkan juga para pegawainya dari atas sampai ke bawah serta juga rektor-rektor UIN dan IAIN di seluruh Indonesia nyaris semuanya dipegang dan diisi oleh orang NU," kata Anwar dalam keterangannya, Minggu (24/10).

Anwar mengatakan, jika pernyataan Menag Yaqut dikaitkan dengan pernyataan Ketum PBNU Said Aqil yang menyatakan 'jabatan agama kalau tidak dipegang oleh NU maka bakal salah semua' itu pandangan yang tidak bisa diterima.

"Apalagi kalau fakta dan fenomena ini kita kaitkan dengan pernyataan Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU, yang menyatakan jabatan agama kalau tidak dipegang oleh NU maka bakal salah semua. Cara berpikir dan cara pandang seperti ini, kalau kita kaitkan dengan masalah kebangsaan dan pengelolaan negara, tentu jelas sangat naif dan tidak mencerminkan akal sehat," ujarnya.

Menurut Anwar, jika sebuah lembaga negara seperti Kementerian Agama ini diperlakukan dengan cara pandang dan tindak seperti ini, maka tentu jelas tidak bisa diterima. Apabila cara pandang tersebut tetap dipertahankan, maka Anwar meminta agar Kemenag dibubarkan saja.

"Kalau seandainya cara pandang seperti ini tetap terus dilanjutkan dan dipertahankan, serta dibela oleh pemerintah dan partai politik yang ada di negeri ini, maka saya minta Kementerian Agama lebih baik dibubarkan saja. Karena akan membuat gaduh di mana mudaratnya pasti akan jauh lebih besar dari manfaatnya," ujarnya.

Jokowi Didesak Panggil Menag

Kritik juga dilontarkan Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Menag Yaqut terkait pernyataannya yang Kemenag hadiah dari negara untuk NU. Dia menilai pernyataan tersebut bisa memunculkan persoalan.

"Pernyataan seperti ini tentu sangat tidak bijak. Presiden Jokowi diharapkan dapat memberikan teguran dan peringatan. Sebab, pernyataan-pernyataan seperti ini dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari. Jika itu terjadi, akan menyisakan banyak persoalan kebangsaan yang tidak mudah diselesaikan," ujar Saleh kepada wartawan, Senin (25/10).

Saleh juga mendesak Menag Yaqut untuk menyampaikan permohonan maaf agar kontroversi ini segera berakhir. Yaqut juga perlu memberikan klarifikasi terhadap pernyataan tersebut.

Saleh mengatakan, klaim seperti yang disampaikan Yaqut harus dihentikan karena membuat banyak pihak merasa tidak nyaman dan terganggu. Kementerian Agama harus menjadi milik semua.

"Bisa saja akan muncul elemen dan ormas lain yang mengklaim mendapat hadiah kementerian lain. Misalnya, mendapat hadiah kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan lain-lain. Dengan begitu, persoalan akan menjadi pelik dan runyam. Karena itu, klaim-klaim seperti ini harus dihentikan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak terganggu. Harus dipastikan bahwa kementerian agama adalah milik semua rakyat," ujar Ketua DPP PAN ini.

Saleh menyayangkan pernyataan tersebut muncul dari Menteri Agama. Pernyataan Yaqut tidak sesuai konteks historis dan terkesan menghadirkan eksklusivitas di masyarakat. Seolah kelompok dan ormas lain tidak memiliki peran dan partisipasi dalam membangun kehidupan umat beragama di Indonesia.

"Faktanya, ada banyak ormas dan elemen umat Islam yang sama-sama ikut berjuang untuk kemerdekaan, untuk persatuan Indonesia. Sejatinya, semua kelompok itu sama di mata hukum dan pemerintahan. Termasuk dalam hal ini, seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Mereka adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Indonesia," kata anggota Komisi IX DPR RI ini.

Kemenag Hadiah Bagi Semua Agama

Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini menyatakan bahwa Kementerian Agama bukanlah kado dari negara bagi Nahdlatul Ulama atau untuk umat Islam semata, tapi hadiah bagi semua agama. Pernyataan Helmy itu menanggapi pernyataan dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut bahwa Kemenag merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU).

"Pertama adalah bahwa Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam," ujar Helmy Faishal dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (24/10).

Menurut Helmy, NU memang punya peran besar dalam menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Namun tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama ataupun merasa ada hak khusus.

Bahkan, peran NU jauh sebelum kemerdekaan telah meletakkan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu kepada akhlaqul karimah.

"Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam 'privilege' dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan, karena NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan)," kata dia.

Pada dasarnya, kata dia, semua elemen sejarah bangsa punya peran strategis dalam pendirian NKRI, melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama, dan golongan yang dibalut Bhinneka Tunggal Ika.

Helmy menjelaskan prinsip bagi NU adalah siapa saja boleh memimpin dan berkuasa dengan landasan kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan.

"Dengan segala hormat dan kerendahan hati, tentang pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau, meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan," tandasnya.Reporter: Ahda Bayhaqi, Muhammad Radityo Priyasmono, Muhamad Agil Aliansyah