Polemik Polwan harus perawan

Merdeka.com - Kewajiban tes keperawanan untuk menjadi polisi wanita (polwan) di Indonesia mendapat perhatian dunia. Surat kabar Daily Mail Inggris mengulasnya dan menyebut tes itu sangat menyakitkan dan membuat trauma bagi kaum hawa.

Menurut laporan organisasi hak asasi Human Rights Watch (HRW), perempuan di Tanah Air ingin menjadi petugas kepolisian dipaksa mengikuti tes keperawanan. Tahun ini peserta ujian masuk mencapai 7.000 perempuan dari seluruh provinsi. Beberapa persyaratan itu misalnya harus berusia antara 17-22 tahun, beragama, tinggi sekitar 165 sentimeter, tidak berkacamata, dan, punya selaput dara yang belum tersentuh.

Komisioner Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) Edi Saputra Hasibuan menilai, jika lakukan tes keperawanan pihak kepolisian sama saja menghina dan melecehkan kaum hawa. "Saya pribadi menganggap tes keperawanan itu dari segi moral tidak perlu dilakukan, karena sama saja melecehkan wanita," ujar Edi ketika dihubungi merdeka.com, Rabu (19/11).

Menurut Edi, tidak sepatutnya tes keperawanan tersebut dilakukan. Pasalnya, bila ingin menjadi seorang Polwan yang dibutuhkan yaitu mempunyai integritas yang baik.

"Sebenarnya kan untuk menjadi seorang Polwan itu cukup memiliki integritas yang baik, enggak perlu lah tes keperawanan begitu. Yang terpenting lolos tes kesehatan," tandasnya.

Selain itu, lanjut Edi, keperawanan itu merupakan privasi seseorang dan tidak perlu orang lain mengetahuinya. "Masih perawan atau tidak itu hak privasi seseorang dan tidak selayaknya orang lain tahu, tes keperawanan untuk menjadi anggota polisi itu belum perlu dilakukan," tegasnya.

Sementara itu, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie membantah pihaknya masih melakukan tes keperawanan bagi kaum hawa tersebut. "Seleksi dilakukan antara lain pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk lelaki dan perempuan, termasuk pemeriksaan organ reproduksi. Tapi bukan tes keperjakaan atau tes keperawanan," kata Ronny.