Polemik Ponpes Al-Zaytun, Ridwan Kamil Tunggu Arahan Kemenag dan MUI

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, polemik Lembaga Pendidikan Al-Zaytun lebih pantas ditangani pemerintah pusat. Meski begitu, Ridwan Kamil akan merumuskan penyelesaian masalah yang terjadi di pondok pesantren yang terletak di Indramayu tersebut.

Menurut dia, ada sejumlah hal yang tidak bisa dilakukan pemerintah daerah terkait Al-Zaytun. Hal ini pun berlaku dengan dugaan kesesatan yang kerap muncul dan dikaitkan dengan Al-Zaytun di Indramayu.

"Wilayah fiqih itu ada di wilayah Majelis Ulama Indonesia, jadi kami sedang berkoordinasi, kami menunggu fatwa dari MUI kira-kira kalau fatwanya menyatakan harus ada tindakan secara keagamaan maka pemerintah Jawa Barat akan melakukan sebuah ukuran, karena urusan agama kemudian urusan fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan dan keamanan itu wilayah pemerintah pusat," kata Ridwan Kamil, Kamis (15/6).

Tunggu Rekomendasi Kemenag dan MUI

Riwan Kamil menuturkan terkait polemik Al-Zaytun ini yang harus turun pertama Kementerian Agama melalui kantor wilayah Kemenag sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara untuk urusan kondusifitas, menjaga keamanan dan demonya urusan pemerintah daerah.

"Tapi urusan kurikulum kemudian konten dakwah, fiqih, fatwa itu urusan Kemenag. Jadi kami menunggu rekomendasi dari mereka," kata Ridwan Kamil.

Di singgung mengenai rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengenai tim khusus untuk melakukan penyelidikan di Al-Zaytun, Ridwan Kamil meresponnya dengan segera melakukan rapat.

"Saya akan rapatkan tindakan apa yang kami lakukan," kata Ridwan Kamil.

MUI Bentuk Tim Khusus Selidiki Indikasi Ponpes Al-Zaytun Menyesatkan & Menyimpang

MUI Jawa Barat beraksi menyikapi banyaknya kabar miring terkait Pesantren Al-Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. MUI akan membentuk tim menyelidiki aktivitas pesantren itu.

Tim terdiri dari MUI, Pemprov Jabar, Polda Jabar hingga Kodam III Siliwangi sesuai hasil rapat yang berlangsung sepekan lalu. Hanya saja, belum ada kepastian kapan tim dibentuk dan bekerja.

"Kesimpulannya mau membentuk tim khusus," kata Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar, Kamis (15/6).

Beberapa hal yang akan diselidiki adalah kurikulum pendidikan yang digunakan lembaga Al-Zaytun. Lalu, dugaan pelecehan seksual hingga sumber operasional pesantren.

Diakuinya, ada indikasi kesesatan yang diduga diajarkan di pesantren. Salah satunya menganggap Indonesia adalah Tanah Suci seperti Makkah.

"Kalau terkait dengan kriteria kesesatan sudah banyak yang menyimpang lah sebetulnya," kata dia.

"Contohnya, salam misalnya mengucapkan Assalamualaikum pakai salam Yahudi gitu kan terus jangan jauh-jauh pergi ke Makkah, Indonesia juga Tanah Suci, nah ujung-ujungnya nanti dia membolehkan haji di sini, itu kan sudah menyimpang itu," tegas dia.

Dia belum merinci siapa yang akan menjadi ketua dalam tim itu. Namun, MUI berencana mengusulkan dari pemda yang membidangi Kesbangpol.

"Nanti anggotanya dari Kodam, dari Polda, dari kemenag, dari MUI bahkan saya mengusulkan dari ormas Islam di Jabar juga dimasukkan sebagai anggota tim, supaya lebih kuat.

Dia menegaskan MUI Jabar sudah memberikan rekomendasi pada Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengenai penuntasan masalah yang diduga hadir di Al-Zaytun.

"Jadi pandangannya, kami juga Jabar ingin segera selesai ini kasus Al-Zaytun jangan terus-terusan, Panji Gumilang itu menyampaikan pernyataan yang kontroversial," tandasnya.