Polemik RUU Pesantren, ICMI minta pemerintah & DPR dengar pendapat semua kelompok

Merdeka.com - Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menuai pro dan kontra. Salah satunya protes dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) terkait Pasal 69 dan 70 dalam RUU tersebut.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie meminta kepada pemerintah agar mendengar seluruh pendapat kelompok agama dan masyarakat.

"Kita harus dengar pendapat dari semua kelompok. Jangan sampai golongan saja yang mendiskusikannya," kata Jimly usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Rabu (31/10).

Jimly juga menyarankan agar tidak semua persoalan dibuatkan undang-undang. Sebab jika segala sesuatu dibuatkan UU, masyarakat tidak akan fleksibel.

"Kita ini negara hukum tapi kalau kebanyakan membuat UU, semua urusan itu jadi nanti namanya hyper regulated society. Masyarakat yang terlalu diatur. Enggak fleksibel," papar Jimly.

"Tapi bukan berarti enggak baik, itu pasti ada kemuliaan di balik RUU itu maka dibaca dulu dipelajari didialogkan dengan baik," tambah Jimly.

Diketahui, Presiden Joko Widodo mengatakan bakal membaca secara detail teknis isi Rancangan Undang-undang Pesantren dan Pendidikan Agama. Dia berharap DPR segera menyelesaikannya menjadi undang-undang.

"Nanti akan coba saya lihat, untuk bisa melihat secara detail sehingga persoalan yang teknis-teknis segera bisa diselesaikan agar RUU Pesantren juga bisa segera diselesaikan," ujarnya di sela Rakernas TKN Jokowi-Ma'ruf di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (28/10).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak ingin RUU tersebut menimbulkan polemik. Dia ingin memastikan dalam rancangan yang ada tidak ada butir kontroversial.