Polemik SD Pondok Cina 1, Menko PMK Minta Pemkot Depok Relokasi yang Representatif

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, dalam alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 untuk pembangunan Masjid Raya, harus relokasi yang representatif.

“Saya sudah minta Pemkot tidak boleh mendirikan Masjid di tempat itu sebelum ada kepastian bahwa anak-anak dan warga sudah menerima relokasi,” kata Muhadjir saat ditemui di Hotel Rayz UMM, Malang, Jawa Timur, dikutip Sabtu (17/12).

“Relokasi harus representatif paling tidak sama dengan semula, syukur-syukur bisa lebih (baik) kondisinya,” sambungnya.

Muhadjir menyampaikan bahwa Kemenko PMK telah melakukan koordinasikan dengan pihak Pemkot Depok dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyelesaikan polemik pengalihfungsian lahan tersebut.

“Kita bantu dari pemerintah pusat tapi akan kita bicarakan lagi dengan pemerintah provinsi karena ini pemerintah kota ini berusaha untuk memindahkan atau menghilangkan SD itu karena ada hibah masjid dari pemerintah provinsi,” ucap Muhadjir.

“Mestinya Pemprov juga harus ikut bertanggung jawab dan tentu saja sangat tidak kita inginkan kalau penghapusan sekolah itu demi untuk tempat ibadah karena dua-duanya sangat urgent, bahkan pendidikan itu lebih penting, kalau ibadah malah bisa dimana mana,” tegasnya.

Dia pun berharap agar polemik pengalihfungsian lahan tersebut selesai pada awal tahun 2023 mendatang. Dia menyebut, Pemkot Depok harus memastikan adanya ruang kelas baru yang layak sebelum pembangunan masjid itu dilakukan.

“Sudah saya minta, Pak Wali (Kota Depok), tidak boleh ada pemindahan siswa dari tempat itu, tidak boleh ada pembangunan masjid di tempat itu sebelum anak-anak dipastikan bahwa mereka bisa belajar seperti semula, syukur-syukur kondisinya bisa lebih baik,” imbuh Muhadjir.

Kisruh yang terjadi di SDN Pondok Cina 1 terjadi sejak sebulan lalu. Di lokasi tersebut nantinya akan dibangun Masjid Jami Al Qudus yang berdiri di atas lahan seluas 1.603 meter persegi.

Proyek tersebut rencana akan selesai pada Agustus 2023 sehingga siswa harus direlokasi. Pembangunan masjid tersebut adalah salah sau program strategis Provinsi Jawa Barat. Dana pembangunan masjid didapat dari Pemprov Jabar. “Ini sudah menjadi program strategis provinsi, dalam ketetapannya begitu,” kata Idris.

Detail Engineering Design (DED) masjid pun sudah selesai. Rencana pembangunan masjid tersebut disebutkan Idris mendapat intervensi anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga jika tidak dieksekusi akan menjadi temuan. Kalaupun dilakukan penundaan kata Idris harus dilakukan sesuai proses.

SDN Pondok Cina 1 adalah aset milik Pemkot Depok yang sudah bersertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) oleh Wali Kota Depok yang peruntukkannya sebagai gedung SDN. Sertifikatnya baru ada tahun 2017.

Setelah itu baru diproses peruntukkannya dengan kajian. Idris mengakui bahwa usulan rencana pembangunan masjid memang berasal dari Kota Depok. Kemudian ketika Pemkot Depok mencari aset pun kata Idris pihaknya mengajak serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.