Polisi akan Panggil Ahmad Fanani Terkait Kasus Dana Kemah Pekan Depan

Merdeka.com - Ketua panitia acara penyelewengan dana kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia (PII), Ahmad Fanani akan kembali dipanggil polisi. Dia kembali dipanggil sebagai tersangka karena sebelumnya tak hadir pada panggilan pada Senin (22/7).

"Kita agendakan kembali pada Senin, 29 Juli 2019," kata Kasubdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendrawan saat dikonfirmasi, Jumat (26/7).

Polisi pun tak tahu alasan Fanani tak bisa hadir pada panggilan pertama atas kasus tersebut. Sebab, polisi tak menerima kabar dari pihak Fanani. "Enggak ada konfirmasi, jadi kita tidak tahu alasannya tidak hadir pemeriksaan kemarin," ujarnya.

Polisi akan memanggil paksa Fanani apabila kembali mangkir pada pemanggilan kedua tersebut. Namun, Bhakti menyebut tindakan tersebut melihat kebutuhan.

"Bisa jadi (panggil paksa) tergantung penilaian kita apakah perlu atau tidak, karena pemanggilan yang bersangkutan sebagai tersangka merupakan syarat formil berkas perkara bukan terkait pembuktian," tegasnya.

Dalam kasus ini, Fanani disangkakan atas Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Uu No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah telah memberikan bantuan hukum untuk Fanani. Dengan status itu, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menegaskan, akan melakukan pendampingan terhadap kadernya tersebut.

"Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Cak Nanto, memberi mandat kepada kami, Bidang Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah, untuk memberikan pendampingan hukum kepada saudara Fanani. Prinsipnya, kami siap dan sudah berkoordinasi dengan pihak kuasa hukum saudara Ahmad Fanani, untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut," kata Ketua Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin Juraid, dalam siaran persnya, Kamis (27/6).

Seperti diketahui, kegiatan kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia ini diselenggarakan di kawasan Candi Prambanan, Jawa Tengah pada 16 dan 17 Desember 2017 lalu. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kemenpora dan dilaksanakan oleh Pemuda Muhammadiyah bersama Gerakan Pemuda (GP) Anshor.

Polisi mencium ada penggelembungan data keuangan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pemuda Muhammadiyah. Hingga akhirnya polisi memeriksa belasan saksi di Yogyakarta dan dua orang dari pihak Pemuda Muhammadiyah yakni, Dahnil Anzar dan Ketua Panitia Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia dari PP Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani.