Polisi belum periksa sopir angkot T25 terkait peristiwa penyanderaan

Merdeka.com - Kasus penyanderaan dalam angkot T25 jurusan Rawamangun-Pondok Kopi hingga kini masih diusut polisi. Sopir angkot sendiri diketahui kabur saat peristiwa berlangsung.

Kapolsek Duren Sawit Kompol Yudha menegaskan jika si sopir tidak bermaksud kabur saat peristiwa berlangsung. Ia turun dari angkot begitu negosiasi yang diusahakan Aiptu Sunaryanto dengan pelaku Hernawan menemui jalan buntu.

"Sopir itu waktu denger ibu-ibu teriak berhenti dia. Berhenti lalu polisi dateng, nego enggak berhasil akhirnya terjadi tembak itu. Dia di sekitar situ, enggak kabur, usai itu dia dateng sama korban kok ke polsek," ujar Yudha kepada merdeka.com, Senin (10/4).

Saat ini, polisi masih belum mengambil keterangan dari sopir angkot T25 tersebut. "Kita belum (periksa), tapi dia aktif datang ke polsek, lihat mobilnya juga. Jadi belum ada pemeriksaan sampe situ. Buat laporan datang sama korban juga, belum diperiksa. Kita masih fokus sama pelaku dan korban dulu," katanya.

Lanjut Yudha, penyidik semula mengira si sopir yang belum diketahui identitasnya ini, merupakan komplotan. Namun, hal itu belum dapat dipastikan karena saat ini masih memeriksa pelaku.

"Memang indikasinya siapa tahu dia janjian sama sopir, bisa aja. Tapi belum tahu ya," akhirnya.

Sebelumnya, Kapolres Jakarta Timur Kombes Andri Wibowo menyebutkan, pelaku pejambret dan penyanderaan merupakan residivis. Saat itu pelaku melakukan aksi nekatnya di dalam mobil angkutan, di depan Bioskop Buaran, Raden Inten, Duren Sawit, Jakarta Timur, sekitar pukul 18.30 Wib.

"Dia residivis, kasus curanmor ya, pencurian juga, curanmor atau curat nanti kita lihat filenya," kata Andri.

Kata Andri, dalam pemeriksaan sementara pelaku nekat melakukan hal itu karena faktor ekonomi.

"Motif pelakunya tentunya ekonomi-lah, karena baru keluar LP kan, di Bekasi kalau nggak salah," katanya.

Lanjut Andri, dalam aksinya pelaku melakukan aksi sendiri. Nantinya, Andri mengharapkan setiap para penghuni rumah tahanan selain dapat binaan, harusnya mendapatkan tunjangan lain. Jangan sampai alasan ekonomi dapat melakukan hal itu.

"Ke depan itu mantan-antan narapidana yang masuk dalam LP, selain pembinaan yang ada sekarang ya ke depan mungkin, untuk menghindari ini ya, mungkin ada pemerintah bisa memikirkan lah dari aspek-aspek tunjangan, kemudian bisa mereduksi untuk orang melakukan residivis, begitu. Ya paling nggak uang saku dan sebagainya sehingga dia bisa berpikir untuk diapakan uang ini dan sebagainya, untuk hidup, naturalusasi, kembali kepada masyarakat yang nirmal lah," pungkasnya.