Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Polisi Belum Temukan Kesalahan Kades Terkait Kerusuhan di Mandailing Natal

Polisi Belum Temukan Kesalahan Kades Terkait Kerusuhan di Mandailing Natal Kerusuhan di Mandailing Natal. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Polisi masih menyelidiki kasus kerusuhan yang terjadi di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Mandailing Natal (Madina), Sumut, Senin (29/6). Sejauh ini belum ditemukan kesalahan kepala desa yang dituding menyalahgunakan kekuasaannya, termasuk soal pembagian bantuan langsung tunai (BLT).

"Secara umum laporan yang saya terima, kepala desa ini sebetulnya bagus, tetapi ada oknum-oknum yang menjadi provokator," ucap Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin di Medan, Rabu (1/7).

Keputusan kepala desa terkait pembagian BLT dibuat melalui musyawarah yang diikuti tokoh masyarakat dan tokoh agama. Karena awalnya tidak semua warga mendapatkan bantuan itu, mereka pun sepakat untuk membaginya rata. Namun ada oknum-oknum yang memprovokasi dan mempermasalahkan keputusan itu.

"Jadi, kami belum menemukan pelanggaran yang dilakukan kepala desa. Sebenarnya niatnya baik tapi diterjemahkan lain oleh pihak-pihak lain," tegas Martuani.

Provokasi dari pihak tidak bertanggungjawab diduga memicu kerusuhan di Desa Mompang Julu, Senin (29/6). Warga awalnya berunjuk rasa menuntut pemberhentian kepala desa yang dinilai membuat kebijakan menyimpang terkait pembagian bantuan langsung tunai (BLT) dan penggunaan dana desa.

Pengunjuk rasa memblokade Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum). Aksi ini berujung pada tindakan anarkistis. Massa melempari polisi dan membakar 1 sepeda motor dan 2 mobil, termasuk kendaraan dinas Wakapolresta Madina.

Kerusuhan reda, Selasa (30/6) subuh, setelah Hendri Hasibuan membuat surat pengunduran diri dari posisi kepala desa.

Penyelidikan terhadap para provokator dan pelaku kerusuhan itu juga masih dilakukan. "Saya akan lakukan, nanti tunggu saja waktunya, karena setiap pelanggaran hukum masih ada sanksi. (Yang diamankan) nanti kita akan rilis," jelas Martuani.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Kejutan! Mayor Dedi Geruduk dan Bentak-Bentak Kasat Polisi Dibebaskan Puspom TNI
VIDEO: Kejutan! Mayor Dedi Geruduk dan Bentak-Bentak Kasat Polisi Dibebaskan Puspom TNI

Mayor Dedi sempat diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa Puspom TNI.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Belum Bisa Menindak Kepala Desa Langgar Aturan Pilkada Serentak 2024
Bawaslu Belum Bisa Menindak Kepala Desa Langgar Aturan Pilkada Serentak 2024

Bawaslu melaporkan setiap pelanggaran terkait dengan Pilkada Serentak 2024 oleh kepala desa ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya
Puspom TNI: Mayor Dedi Tak Langgar Pidana Geruduk Polrestabes Medan Minta Kerabat Dibebaskan
Puspom TNI: Mayor Dedi Tak Langgar Pidana Geruduk Polrestabes Medan Minta Kerabat Dibebaskan

Karena tidak ditemukannya unsur pidana, proses sanksi etik Mayor Dedi diserahkan kembali ke Kodam I/Bukit Barisan.

Baca Selengkapnya
VIDEO:  Kejutan! Mayor Dedi Geruduk Bentak Kasat Polisi Dibebaskan Puspom TNI
VIDEO: Kejutan! Mayor Dedi Geruduk Bentak Kasat Polisi Dibebaskan Puspom TNI

Mayor Dedi Hasibuan, dikembalikan ke kesatuan Kodam I/Bukit Barisan.

Baca Selengkapnya
Kabareskrim: Ada Kades Kumpulkan Dana Desa untuk Plesiran
Kabareskrim: Ada Kades Kumpulkan Dana Desa untuk Plesiran

Wahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.

Baca Selengkapnya
Said Didu Tuding Ada Upaya Kriminalisasi untuk Muluskan Proses Pembangunan PSN PIK 2
Said Didu Tuding Ada Upaya Kriminalisasi untuk Muluskan Proses Pembangunan PSN PIK 2

Tim hukum Said Didu menilai tidak ada korelasi antara pernyataan Said Didu dengan pelapor Maskota.

Baca Selengkapnya
Mahasiswa Minta Pemerintah Tindak Tegas Aparat Tak Netral Pilkada Sesuai Putusan MK
Mahasiswa Minta Pemerintah Tindak Tegas Aparat Tak Netral Pilkada Sesuai Putusan MK

Menurut dia, putusan itu menjadi angin segar, khususnya dalam pelaksanan pilkada serentak di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Temui Pj Gubernur, Komisi II DPR Soroti Netralitas Polisi dan Kades di Pilkada Banten 2024
Temui Pj Gubernur, Komisi II DPR Soroti Netralitas Polisi dan Kades di Pilkada Banten 2024

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).

Baca Selengkapnya
Viral Video Kades di Pati Deklarasi Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng, Pj Gubernur: Bukan Urusan Saya, Bawaslu!
Viral Video Kades di Pati Deklarasi Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng, Pj Gubernur: Bukan Urusan Saya, Bawaslu!

Pemprov Jateng tidak segan memberikan sanksi tegas kepada yang melanggar aturan netralitas

Baca Selengkapnya
Hakim MK Temukan Masalah Netralitas PJ Kepala Daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Jakarta
Hakim MK Temukan Masalah Netralitas PJ Kepala Daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Jakarta

Hakim MK Saldi Isra menyampaikan poin-poin pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan sengketa Pilpres 2024 Anies-Cak Imin.

Baca Selengkapnya