'Polisi bisa ungkap mutilasi, aneh jika kasus Novel tak terungkap'

Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD ikut angkat bicara terkait insiden penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Mahfud mengutuk kejadian tersebut dan meminta agar kepolisian segera mengungkap dalang di balik aksi teror tersebut.

"Polisi harus mencari pelaku, polisi kita itu sangat hebat tidak kalah scotland yard Inggris," kata Mahfud, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/4).

Mahfud menyinggung kehebatan polisi berhasil mengungkap pelaku mutilasi dengan kondisi tubuh korban yang terpisah-pisah. Karena itu tidak mungkin jika polisi tak bisa menangkap penyiram air keras terhadap Novel.

"Polisi kita bisa ungkap orang yang dimutilasi ya kan? tangan di Pasuruan, kepala di Jember ketemu pelaku, Ryan bisa diungkap, si Dimas Kanjeng bisa ungkap, kalau tidak ungkap ini, akan aneh," ujar Mahfud.

"Polisi kita, di luar urusan korupsi, polisi kita sangat hebat, sangat membanggakan," lanjut Mahfud.

Mahfud menilai wajar jika peristiwa ini dikaitkan integritas dan ketegasan Novel memerangi korupsi yang otomatis menggiring opini publik serta menimbulkan dugaan adanya kaitan dengan kasus tertentu. Agar tidak menjadi bola liar, pelakunya harus segera ditangkap sehingga tidak menimbulkan fitnah dan dugaan yang salah.

"Nah orang menduga-duga, cuma kalau itu banyak sekali, kalau nuding ada kaitan e-KTP, puluhan orang, lalu siapa di belakangnya? Lalu ada korupsi lain ditangani Novel, tentu sebabnya kita berpikir harus polisi yang mengungkap ini dengan sungguh-sungguh," tegas Mahfud.

Tidak hanya itu, Mahfud juga berharap, Presiden Joko Widodo bisa memberi perhatian lebih kepada kasus penyerangan terhadap Novel. Presiden harus menunjukkan kepeduliannya kepada para penegak hukum yang memiliki integritas.

"Saya berharap bapak Presiden bisa nengok sebagai bentuk simpati. Kalau perlu Kapolri bisa tengok, itu mantan polisi juga. Menurut saya itu penting untuk membuat sinyal kepada rakyat bahwa penegak hukum dan pemerintah tidak main-main dalam soal seperti ini, orang harus dapat perlindungan prima," terang Mahfud.