Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Polisi Dalami Kemungkinan Black Campaign di Kasus Penipuan Pinjam Uang Catut Jokowi

Polisi Dalami Kemungkinan Black Campaign di Kasus Penipuan Pinjam Uang Catut Jokowi Ilustrasi borgol. ©2014 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Petugas Subdit Ditreskrimsus Polda Metro Jaya meringkus pelaku penipuan berinisial ISP (39) dengan modus peminjaman uang yang mencatut nama Presiden Jokowi. Polisi masih mendalami ada tidaknya unsur 'black campaign' atau kampanye hitam kepada Jokowi dalam kasus tersebut.

"Masih kita dalami motifnya, (motif black campaign) belum tahu, belum tahu juga ada unsur kesengajaan, itu masih kita dalami," kata Kasubdit III Cyber Polda Metro Jaya Kompol Haerudin saat dikonfirmasi wartawan, Senin (28/1).

Haerudin menjelaskan pemeriksaan ISP belum sampai pada tahap adanya dugaan motif black campaign. Pelaku juga baru pertama kali melancarkan modus penipuan tersebut. Dia menambahkan, pelaku biasa membujuk korban di acara pengajian di daerah Manggarai, Pulo Gadung.

"(Pelaku beraksi) Di Pulogadung, Manggarai. Di acara pengajian-pengajian," ungkap Haerudin.

Terpisah, kuasa hukum korban penipuan, Muannas Alaidid heran pelaku tiba-tiba muncul. Padahal menurut rekam jejaknya, ISP tak berhubungan dengan tim pemenangan Jokowi. Dia menduga, kasus tersebut adalah upaya penggembosan suara terhadap capres petahana Jokowi.

"Ini kan sebetulnya saya kira tidak bisa dilepaskan juga dalam persoalan politik, upaya penggembosan bisa jadi juga penggembosan suara bisa jadi juga dia salah satu bentuk black campaign," kata Muannas di Polda Metro Jaya.

Muanas mendorong kepolisian mendalami apakah ada motif black campaign di balik penipuan tersebut. Pihaknya belum berani menyimpulkan apakah pelaku terafiliasi oleh pihak tertentu.

"Makanya kita serahkan pada proses penyidikan tetapi motif yang dilakukan ini jelas menunjukkan kepada paslon tertentu dan korbannya pun pendukung calon tertentu," tandasnya.

Untuk diketahui, polisi meringkus pelaku berinisial ISP dengan modus peminjaman uang. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menjelaskan, pelaku mengaku akan meminjamkan uang sebesar Rp 15 juta yang bersumber dari Yayasan Yenny Wahid dan Hary Tanoesoedibjo.

Pelaku pun mencatut nama Presiden Jokowi dengan rayuan pinjaman tak perlu dibayar jika Jokowi menang di Pilpres 2019.

"Seandainya Pak Jokowi menang, uang itu tidak akan dikembalikan," kata Argo saat jumpa pers di Mainhall Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (28/1).

Korban penipuan ISP sebanyak 14 orang. Total kerugian sementara sebanyak Rp 10 juta dari pembayaran administrasi. Korban dijanjikan pemberian pinjaman pada akhir desember 2018. Namun, pinjaman itu fiktif sehingga korban mengalami kerugian dari biaya administrasi.

"Tersangka meminta yang administrasi sebesar Rp 500ribu-Rp650 ribu. Dibayar cash, datangi korban door to door," kata Argo.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Ungkap Isi Bansos Covid-19 Presiden Jokowi yang Dikorupsi: Beras hingga Minyak Goreng
KPK Ungkap Isi Bansos Covid-19 Presiden Jokowi yang Dikorupsi: Beras hingga Minyak Goreng

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020 Ivo Wongkaren.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Sejumlah Tempat di Jabodetabek, Usut Korupsi Bansos Presiden
KPK Geledah Sejumlah Tempat di Jabodetabek, Usut Korupsi Bansos Presiden

KPK menggeledah sejumlah tempat di Jabodetabek untuk mengusut kasus korupsi Banpres.

Baca Selengkapnya
FOTO: TKN Prabowo-Gibran Blak-Blakan Bicara Temuan Beberapa Skenario Hitam Pilpres 2024
FOTO: TKN Prabowo-Gibran Blak-Blakan Bicara Temuan Beberapa Skenario Hitam Pilpres 2024

TKN Prabowo-Gibran memaparkan temuan beberapa skenario hitam.

Baca Selengkapnya
TKN Ungkap 3 Skenario Hitam Jegal Prabowo-Gibran
TKN Ungkap 3 Skenario Hitam Jegal Prabowo-Gibran

Dia pun meminta kepada pihak terkait, baik Bawaslu, DKPP, Kepolisian agar menangkal tiga skenario melawan hukum ini.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Hasto Sebut Sosok Jokowi Hendak Ambil Alih PDIP, Begini Bantahan Istana
Blak-blakan Hasto Sebut Sosok Jokowi Hendak Ambil Alih PDIP, Begini Bantahan Istana

Tuduhan itu, diantaranya skenario tiga periode dan ingin merebut partai politik lain.

Baca Selengkapnya
Kronologi Terungkapnya Korupsi Bansos Presiden Jokowi Rugikan Negara Rp125 M, Berawal OTT Eks Mensos Juliari
Kronologi Terungkapnya Korupsi Bansos Presiden Jokowi Rugikan Negara Rp125 M, Berawal OTT Eks Mensos Juliari

Diketahui, untuk anggarannya berasal dari APBN tahun 2020 mencapai Rp753 miliar

Baca Selengkapnya
BRIN Sebut Jokowi Terindikasi Salahgunakan Wewenang soal Data Intelijen
BRIN Sebut Jokowi Terindikasi Salahgunakan Wewenang soal Data Intelijen

Menurut peneliti BRIN, seharusnya Jokowi tidak mobilisasi intelijen negara untuk memata-matai partai politik.

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Modus Korupsi Bansos Presiden Jokowi Tahun 2020, Isi Sembako Dikurangi Capai 6 Juta Paket
KPK Beberkan Modus Korupsi Bansos Presiden Jokowi Tahun 2020, Isi Sembako Dikurangi Capai 6 Juta Paket

Untuk satu tahap paket, KPK mengungkapkan terdapat sekitar dua juta paket yang dikerjakan oleh Ivo.

Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Hoaks Video Jokowi Dipolisikan Anies dan Surya Paloh
CEK FAKTA: Hoaks Video Jokowi Dipolisikan Anies dan Surya Paloh

Beredar video dengan klaim Jokowi dipolisikan Anies Baswedan dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh

Baca Selengkapnya
Menkominfo Buka Suara soal Kebocoran Pemilih KPU: Sekarang Data Mahal Harganya
Menkominfo Buka Suara soal Kebocoran Pemilih KPU: Sekarang Data Mahal Harganya

Menkominfo Buka Suara soal Kebocoran Pemilih KPU: Sekarang Data Mahal Harganya

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kejutan KPK Bongkar Fakta-Fakta Korupsi Bansos Jokowi, Berawal dari Menteri PDIP
VIDEO: Kejutan KPK Bongkar Fakta-Fakta Korupsi Bansos Jokowi, Berawal dari Menteri PDIP

Kasus korupsi bantuan Presiden bermula dari OTT kasus suap bantuan Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu

Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.

Baca Selengkapnya