Polisi Gandeng Bawaslu dan KPU Selidiki Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua Terpilih

Merdeka.com - Polda NTT menyelidiki kasus kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Raijua, Orient P Riwu Kore. Polisi akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto mengatakan Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif telah memerintahkan jajarannya melalui Direktur Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTT untuk mendalami permasalahan status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua itu.

"Kapolda sudah perintahkan dan saat ini sedang didalami," ungkap Rishian Krisna Budhiaswanto kepada wartawan, Rabu (3/2).

Ia mengaku, Polda NTT saat ini tengah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan instansi terkait yakni, KPU dengan Bawaslu Provinsi NTT juga Kabupaten Sabu Raijua.

Dia mengatakan, koordinasi dilakukan dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua terkait perihal pengumpulan alat bukti.

"Dari hasil koordinasi tersebut akan menentukan kasus terpilihnya Bupati Sabu Raijua Orient P Riwu Kore," ujarnya.

Saat ini, kami kumpulkan bukti-bukti untuk memastikan ada unsur pidana atau tidak dalam kasus ini untuk ditangani lebih lanjut, dan koordinasi sudah muali jalan saat ini.

Orient P Riwu Kore disebut masih berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat (AS). Banwaslu Kabupaten Sabu Raijua baru mengetahui status Orient P Riwu Kore sebagai WN Amerika Serikat usai Orient dan pasangannya ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Serentak 2020.

Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yudi Tagi Huma membenarkan status kewarganegaraan AS Orient tersebut. Ia mengatakan Kedutaan Besar Amerika Serikat baru mengonfirmasi kewarganegaraan Orient.

"Iya benar, kita baru mengonfirmasi kewarganegaraan Orient," kata Yudi.

Yudi mengatakan, Bawaslu Sabu Raijua awalnya curiga terhadap status kewarganegaraan Orient sejak awal. Sebab, kata dia, Orient sudah puluhan tahun tidak tinggal di Indonesia.

Ia menjelaskan saat Pilkada berjalan, Bawaslu Sabu Raijua berupaya mencari tahu kebenaran tersebut. Mereka pun mencoba meminta kejelasan ke Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

"Sampai dengan terakhir di Bulan Januari, kami tidak mendapatkan," ucapnya.

Yudi dan jajarannya mencoba bertanya ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sejak Januari 2021. Namun, Kedubes AS baru menjawab lewat surat resmi awal Februari 2021.

"Dari hasil jawaban itu, kami tidak bisa berbuat banyak karena proses telah berlangsung, penetapan sudah berlalu," ucapnya.

Bawaslu Sabu Raijua mengirim laporan ke Bawaslu NTT dan Bawaslu RI. Mereka menyerahkan kelanjutan kasus ini ke tingkat nasional. Dikutip dari Liputan6.com.