Polisi gerebek apartemen dipakai menampung TKI ilegal

Merdeka.com - Dua kamar di Apartemen Centre Point tower A dan C, Kota Bekasi, digerebek aparat Polresta Bekasi Kota, karena diduga dijadikan tempat penampungan calon TKI ilegal. Polisi menangkap tiga orang perempuan dalam penggerebekan itu, yaitu YA alias Dewi, N alias Fathiyah, dan Nanda.

Kapolresta Bekasi Kota, Kombes Umar S. Fana, mengatakan, dalam penggerebekan pada Selasa malam lalu, polisi juga mengamankan delapan orang calon TKI yang akan dikirim ke China oleh tiga orang tersangka.

"Penggerebekan setelah kami mendapatkan laporan bahwa ada kamar dihuni para perempuan yang diduga calon TKI," kata Umar, Jumat (19/8).

Dari laporan itu, kata dia, petugas kemudian melakukan penyelidikan. Hasilnya polisi mengamankan lima orang calon TKI yang berada di dalam kamar. Ketika diperiksa, mereka mengaku akan diberangkatkan ke China sebagai TKI.

"Kami kemudian memancing orang yang menyalurkan TKI itu. Tak lama kemudian tiga orang tersangka datang. Di saat bersamaan kami juga menemukan tiga calon TKI berada di dalam kamar lain," ujar Umar.

Menurut dia, hasil pemeriksaan terhadap tersangka, penyaluran TKI secara ilegal tersebut dilakukan sejak Mei 2016 lalu. Selama itu pula, kata dia, tersangka telah menyalurkan sebanyak 17 TKI ilegal. Adapun calon TKI dikirim oleh sponsor berinisial R yang masih dalam pengejaran petugas.

"Calon TKI datang sendiri setelah menelepon tersangka dengan membawa paspor yang dimiliki, karena para calon TKI tersebut pernah bekerja di luar negeri," ujarnya.

Selama berada di apartemen, sejumlah dokumen dilengkapi oleh S yang masuk dalam daftar pencarian orang. S, kata dia, bertindak sebagai pembuat KTP, KK, Akta kelahiran berikut paspor.

"Tersangka memotong gaji para TKI yang sudah bekerja di China selama 6 bulan sebesar 1.000 Yuan, yang mana dibantu oleh agen di China berinisial L," kata dia.

Dalam kasus itu, polisi menyita paspor sebanyak 20 buku, empat lembar KK, dua buah buku tabungan berikut kartu ATM, tiga telepon selular, tiga KTP.

"Kami masih mengembangkan kasus dugaan perdagangan orang ini," ujar Umar. (mdk/ary)