'Polisi harus jaga jarak dengan pemilik modal, bukan membekingi'

Merdeka.com - Rohaniawan Romo Benny Susetyo mengatakan, polisi saat ini harus menjaga jarak dari para pemilik modal. Sebab, menurutnya saat ini peran polisi sudah sangat melenceng dari tugas utamanya mengayomi dan melayani masyarakat.

"Demi profesionalitas, polisi diminta untuk menjaga jarak dengan para pemilik modal, bukan malah membekingi," kata Romo Benny dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/3).

"Apalagi saat ini kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri mulai memudar. Hal itu terjadi lantaran sikap yang ditunjukkan oleh para anggota Polri yang tidak berpihak pada rakyat," katanya menambahkan.

Romo Benny menilai, masalah serius yang sedang dihadapi internal kepolisian saat ini adalah karena mereka kehilangan figur teladan, seperti almarhum Jenderal Hoegeng. Dirinya mengatakan sampai saat ini tidak terlihat lagi adanya sosok polisi yang ideal, dan berintegritas terhadap tugas dan amanah kelembagaan yang menaunginya.

"Kalau kita ingat guyonan Almarhum Gus Dur, polisi teladan itu hanya ada 3 macam, yaitu polisi jujur seperti Pak Hoegeng, polisi tidur dan patung polisi. Pertanyaan kita, apakah polisi-polisi yang ada sekarang ini benar-benar mencontoh keteladanan Hoegeng atau tidak," ujar Romo Benny.

Berkaca dari figur Hoegeng, lanjut Romo Benny, seharusnya polisi mampu menjadi pelayan masyarakat, yang bersikap tegas dan tidak memiliki konflik kepentingan. Romo Benny memberi contoh mengenai salah satu sikap yang dicontohkan oleh Jenderal Hoegeng, di mana dirinya tidak memberikan izin kepada anaknya untuk masuk ke Akademi Kepolisian.

"Kalau paradigma seperti itu tidak ada, reformasi Polri akan sulit. Polisi harus mengevaluasi mengapa rakyat kurang simpati terhadap mereka," ujar Benny.

"Maka saya menyarankan agar posisi Polri dalam instruktur pemerintahan jangan lagi berada di bawah presiden secara langsung. Idealnya, Polri itu harus berada di bawah Kemendagri dan tidak masuk ke dalam dunia politik. Karena kalau harus diawasi oleh presiden secara langsung, presiden itu begitu sibuk sehingga tidak mungkin efektif dalam upaya pengawasan kinerja kepolisian," pungkasnya.