Polisi hingga Ketua PBNU sebut aksi 313 dibikin FUI tak bermanfaat

Merdeka.com - Sidang kasus penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama sudah sampai sidang ke 16. Agenda persidangan masuk pada pemeriksaan saksi yang dihadirkan kubu Ahok, sapaan Basuki.

Selama persidangan berlangsung, Ahok sempat kembali menjadi gubernur saat masa kampanye putaran pertama selesai. Hal itu menuai protes banyak pihak.

Bahkan gabungan sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) berniat kembali turun ke jalan pada Jumat 31 Mei mendatang.

Tujuan aksi ini masih sama seperti yang sudah-sudah, yakni meminta Ahok dicopot dari jabatannya sebagai gubernur.

"Diperkirakan ada sepuluh ribuan dari berbagai ormas yang tergabung dalam FUI," kata koordinator lapangan aksi FUI Ustaz Bernard Abdul Jabbar saat dihubungi merdeka.com, Senin (27/3).

"Habis Salat Jumat di Istiqlal kemudian longmarch ke istana," katanya.

Meski niat aksi sudah bulat, ternyata polisi belum mendapatkan pemberitahuannya. Tapi FUI yakin, izin akan diberikan.

"Ya pemberitahuan belum disampaikan sampai saat ini. Paling lambat Kamis lah. Kalau cuma izin pemberitahuan pasti bisa," klaimnya.

Polda Metro Jaya masih menunggu pemberitahuan resmi dari ormas yang berencana aksi.

"Sampai sekarang belum ada komunikasi. Cuma secara pengajuan kegiatan untuk Polda Metro sampai malam dan saat ini belum terima laporan ya. Massa aksi, kan harusnya ada pemberitahuan. Sampai saat ini, kapasitas saya ya, pemberitahuan itu menerima," kata Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Metro Kombes Merdisyam.

Sambil menunggu izin yang dilayangkan, kepolisian menyatakan siap mengamankan demo itu. Dipastikan pula, meski ada ancaman pengerahan massa dalam jumlah besar, kondisi Jakarta tetap aman.

Sesungguhnya, aksi itu sempat dipertanyakan kepolisian. Sebab, apa yang menjadi tuntutan massa pada demo sebelumnya sudah terpenuhi, yakni kasus Ahok disidangkan.

"Intinya kegiatan politik Jakarta ini biarkan lah berjalan dengan sendirinya. Tidak usah ditambahi kegiatan yang perkeruh suasana, biarkanlah berjalan sesuai aturan yang ada," ditambahkan Kabid Humas Mapolda Metro Jaya, Kombes Raden Argo Yuwono.

"Intinya bahwa ngapain lagi sih? Seperti itu," sambung dia.

Meski demikian, polisi tetap tak bisa membatasi orang menyampaikan aspirasinya. Hanya saja, dipesankan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

"Namun bagi kami Polri, setiap kegiatan masyarakat kami akan kelola supaya pelaksanaannya berjalan dengan baik lancar dan tentu masyarakat lainnya yang ada di sekitar kegiatan tersebut juga merasakan kelancaran dan keamanan," imbau Kabagpenum Mabes Polri, Kombes Martinus Sitompul.

Terkait rencana aksi 313 itu pula, Ketua PBNU, Said Aqil Siradj, menilai kegiatan pengerahan massa seperti itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Oleh karena itu, dia mengimbau warga khususnya di DKI agar tak ikut aksi.

"Ngapain demo, energi, tenaga, pikiran, uang, waktu habis semua," kata Said usai menghadiri acara pelantikan dan peringatan Harlah Muslimat NU ke-71 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (28/3).

Ditambahkan Said Aqil, polemik Pilgub DKI bisa diselesaikan tanpa harus terus melakukan demonstrasi. Cara yang paling mudah, warga DKI cukup tidak mencoblos Ahok di hari pemungutan suara.

"Menurut saya gini lah, yang enggak senang Ahok enggak usah dipilih, yang enggak senang Anies ya enggak usah milih," ujar dia.

Said Aqil mengimbau pada kader NU di Jakarta untuk tidak terlibat dalam aksi tersebut. Dia menegaskan, NU harus ikut serta mensukseskan Pilkada yang mermatabat dengan tidak bersikap radikal atau rasis.

"NU mengimbau agar masyarakat DKI mensukseskan Pilkada dengan baik dan bermartabat, tidak dengan radikal atau Rasis," pesan Said.

Meski banyak yang berharap aksi 313 tidak dilakukan, sikap berbeda justru disampaikan mantan politikus PPP Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Lulung yang diketahui sering kali beda pendapat dengan Ahok, justru mendukung aksi itu.

"Saya sangat mendukung. Yang penting adalah menjaga ketertiban, menjaga kebersihan dan kerja sama yang baik dengan semua stakeholder baik dengan keamanan kepolisian dan tentara kemudian dengan Pemda," terang Haji Lulung.

"Saya yakin kalau ini yang bergerak Umat Islam jadi contoh, tapi kalau besok ada yang kasak-kusuk itu penyusup saya yakin itu," jelas Lulung.