Polisi ingatkan kampanye negatif tanpa data seperti hoaks, bisa dijerat hukum

Merdeka.com - Polri menyayangkan pernyataan Presiden PKS membolehkan kadernya melakukan kampanye negatif di Pemilu 2019. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan kampanye negatif memang tidak dilarang namun harus dilengkapi dengan data yang valid. Apabila tidak dilengkapi dengan data yang cukup, kata Setyo, kampanye negatif itu seperti hoaks.

Setyo mengingatkan, pihak yang menyebarluaskannya informasi bohong atau hoaks bisa dijerat hukum. Karena itu, dia mengimbau semua pihak untuk menahan diri.

"Saya terus terang sedih dengan pernyataan politisi yang mengatakan boleh 'negative campaign' 20 persen dan 'positive campaign' 80 persen," kata dalam diskusi bertajuk "Menangkal Hoaks Menjelang Pilpres 2019" seperti dikutip Antara, Senin (15/10).

Sementara itu, Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi mengatakan berita hoaks dalam konteks politik dapat mengganggu stabilitas nasional.

Dia mengatakan berita hoaks membuat orang saling curiga, saling hasut dan saling menjatuhkan sehingga sesama anak bangsa tidak saling percaya.

"Kasus hoaks ini dalam konteks politik bisa menggangu stabilitas nasional dan bisa menganggu ketertiban membuat situasi yang krusial seperti kasusnya Ratna Sarumpaet," ujar Bursah.

Selain itu dia menilai Pilpres 2019 semacam pertarungan yang akan sarat permainan politik.Menurutnya, pilpres adalah pesta demokrasi, dan seharusnya pesta demokrasi disambut dengan gembira oleh orang-orang.

"Pilpres ini harus berjalan mulus agar siapapun Presiden yang dipilih, memang berdasarkan pilihan rakyat," tandasnya.

Sebelumnya, Sohibul Iman mempersilakan kadernya melakukan negative campaign atau kampanye negatif di Pemilu 2019 mendatang. Hal itu disampaikan saat Konsolidasi Nasional PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10).

"Saya mengatakan 80 persen kampanye kita harus positive campaign. Silakan masuk ke negative campaign cukup 20 persen," kata Sohibul.