Polisi: Karhutla Turun 81 Persen Antara 2019 sampai 2020

Merdeka.com - Polisi menyebut kebakaran hutan dan lahan menurun 81 persen pada rentang waktu 2019 sampai 2020. Hal tersebut disampaikan Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Argo Yuwono usai acara penandatanganan keputusan bersama antara Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka penegakan hukum terpadu berkaitan dengan karhutla yang digelar di Rupatama Mabes Polri, Kamis (6/5).

"Jadi intinya bahwa dalam kegiatan itu, karhutla antara 2019 dengan 2020 ada penurunan 81 persen berkaitan dengan titik api maupun luas lahan yang terbakar," kata Argo kepada wartawan.

Argo menjelaskan bahwa ada dua fokus yang dilakukan terkait pencegahan dan penegakan hukum. Di antaranya saling berkolaborasi serta koordonasi dengan beberapa kementerian hingga perusahaan.

"Contohnya kita memasang CCTV yang ada radius, jarak zoom, kita bisa liat pembakar hutan yang tidak tertangkap tangan. Kita bisa melihat siapa pelakunya di sana jadi bisa ngezoom, bisa berputar 360 derajat. Ada beberapa titik yang kita komunikasikan dengan telkom, dari instansi lain," terangnya.

Selain pemasangan CCTV, ada pula pendirian posko terpadu, patroli sampai edukasi yang kita gunakan yang semuanya turut didukung dengan teknologi informasi guna mempermudah pekerjaan petugas.

"Teknologi yang kita gunakan untuk mempermudah karena kita lihat bahwa hutan luas sekali areanya sehingga kita harus menggunakan teknologi yang kita punya. Kita laksanakan sehingga nanti untuk mengetahui titik api pakai teknologi," terangnya

"Jadi nanti kita bisa tahu teknologi dipasang dan titik api bisa tahu jarak berapa. Kemudian ada embung dan kanal yang dibuat oleh kementerian jaraknya berapa, debit airnya berapa," tambahnya.

Terkait penegakan hukum, Argo menyampaikan bahwa pihaknya akan berkolaborasi dengan kejaksaan setelag dilakukan penyelidikan dan penyidikan guna sistem penegakan hukum yang terpadu.

"Kita koordinasi dengan kejaksaan. Berkaitan dengan saksi ahli, petunjuk lain kita komunikasikan sehingga tidak bolak balik berkas perkara. Jadi nanti sesuai Inpres (Intruksi Presiden) untuk kegiatan pencegahan dan penegakan hukum kita lakukan secara terpadu," terangnya.