Polisi kecewa JIS tak kooperatif ungkap kasus sodomi
Merdeka.com - Polda Metro Jaya mempertanyakan keseriusan Jakarta International School (JIS) tidak serius untuk mengungkap kasus sodomi di toilet sekolah bertaraf internasional tersebut. Pasalnya, pada pemeriksaan kedua, Kepala Sekolah JIS Timothy Carr tidak memenuhi permintaan penyidik.
Dalam pemeriksaan sebelumnya, penyidik Polda Metro meminta Carr untuk membawa foto dan data lengkap siswa TK JIS. Namun, data yang diberikan hanya berupa fotokopi foto tanpa data-data.
"Penyidik juga kaget, karena photo-photo yang dibawa juga tidak jelas," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto kepada wartawan, Kamis (8/5).
-
Apa bentuk pelecehan yang dilakukan pelaku? Dia mengatakan korban sempat takut untuk mengaku hingga akhirnya pihak keluarga membawa korban ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pengecekan.'Yang bersangkutan menyampaikan takut. Setelah itu keluarga korban mengecek ke rumah sakit dan ternyata betul korban hamil, dan diakui oleh korban bahwa ia mengalami kekerasan seksual oleh pamannya sendiri,' kata dia, seperti dilansir dari Antara.
-
Bagaimana modus pencurian data KTP? 'Saat ini permintaan data pribadi dapat menggunakan berbagai macam modus,' kata Friderica dalam akun Instagram @ojkindonesia, dikutip Selasa (23/7).
-
Siapa yang diduga melakukan pelecehan seksual? Video itu berisikan pengakuan dan permintaan maaf seorang pria atas pelecehan seksual yang dilakukannya.
-
Kenapa pelaku melakukan pelecehan terhadap korban? Lebih lanjut, dia mengungkapkan AR sendiri tinggal sementara di rumah korban dan pelaku mengaku melakukan kekerasan seksual untuk kepuasan pribadi.
-
Bagaimana pelaku melakukan pelecehan terhadap korban? 'Pamannya melakukan kekerasan seksual kepada yang bersangkutan itu sebanyak empat kali kali sehingga korban hamil dan sudah melahirkan,' kata Tri.
-
Apa saja isi surat izin sekolah? Surat izin sekolah merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh orang tua atau wali murid untuk memberitahukan kepada pihak sekolah bahwa seorang siswa tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar karena suatu alasan tertentu. Surat ini berfungsi sebagai bentuk komunikasi resmi antara orang tua dan pihak sekolah mengenai ketidakhadiran siswa.
Lantaran hal tersebut, lanjut Rikwanto, penyidik pun meminta kembali kepada JIS agar melengkapi data beserta memberikan seluruh foto para siswa dengan jelas agar tidak menghambat proses penyidikan.
"Kita kan lakukan secara persuasif, seandainya tidak kooperatif maka kita akan lakukan penyitaan," tegasnya.
Rikwanto menegaskan, pihak JIS tidak perlu khawatir sejumlah foto murid TK-nya akan tersebar luar ke masyarakat.
"Foto-foto itu bukan untuk diumumkan ke masyarakat tapi untuk keperluan penyidikan. Jadi tidak perlu khawatir," tegasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beredar kabar di lingkungan sekolahan Kota Depok, perihal pengisian data yang mengatasnamakan berasal dari KPK.
Baca SelengkapnyaPlh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Ade Afriandi menjelaskan praktik ini dilakukan oleh pihak sekolah. Artinya, siswanya tidak tahu menahu.
Baca SelengkapnyaRosmaida dinilai telah lalai saat mengambil keputusan untuk siswinya.
Baca SelengkapnyaNasib malang dialami seorang bocah, AFK (8), yang harus kehilangan alat kelaminnya karena terpotong saat mengikuti sunatan massal.
Baca SelengkapnyaKasus ini diawali pengecekan nilai oleh Tim Pengawasan PPDB Jabar bersama Panitia PPDB SMAN 1.
Baca SelengkapnyaKonfrontir tersebut dilakukan karena terdapat perbedaan keterangan dari para saksi.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM juga berkoordinasi dengan LPSK untuk memastikan tidak ada intervensi terhadap saksi yang diperiksa.
Baca SelengkapnyaWarga bernama Yudi Setiasno ini melaporkan dugaan pemerkosaan terhadap istrinya yang diduga dilakukan anak penghuni indekos miliknya.
Baca SelengkapnyaKapolda Sumbar Irjen Suharyono menyatakan permintaan pihak keluarga Afif Maulana agar rekaman dibuka sebagai hal yang menyesatkan.
Baca SelengkapnyaDugaan intervensi itu sebelumnya dilakukan anggota Polrestabes Semarang, sebagaimana disampaikan keluarga GRO.
Baca SelengkapnyaPerkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) membeberkan alasan memberikan sanksi kepada lembaga Poltracking.
Baca Selengkapnya