Polisi minta bantuan PPATK telusuri belasan rekening milik Saracen
Merdeka.com - Mabes Polri secara resmi telah meminta bantuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK). Hal itu untuk mengetahui belasan rekening mencurigakan yang diduga terkait dengan aliran dana milik Saracen.
Kebagpenum Divhumas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, belasan rekening yang didapat oleh penyidik setelah melakukan pendalaman. Saat ini pun pihaknya sudah memberikan data (rekening) itu ke PPATK untuk dilakukan penulusuran terkait detailnya transaksi.
"11 Rekening itu apakah terkait pemasaran, transaksi atau keperluan Jasriadi. Tapi yang pasti ada belasan lebih nomor rekening yang kemudian kita periksakan, kita mohon kepada PPATK untuk dilakukan analisis terhadap transaksi aliran dananya (surat resminya sudah disampaikan?) sudah sampai kemarin," kata Martinus di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (30/8).
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Siapa yang menerima laporan penipuan keuangan di sektor jasa keuangan? Laporan itu diterima dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).
-
Apa permintaan Sahroni ke PPATK? 'PPATK wajib buktikan temuan tersebut. Harus clear bahwa ribuan anggota dewan itu betul-betul terlibat atau bermain, jangan sekedar dugaan. Dan kalau sudah firm, harus diungkap semuanya, sebut nama-namanya biar publik tahu. Karena kalau betul terjadi, ini kan tentunya sangat memalukan dan mengecewakan. Coba, gimana masyarakatnya mau ikuti aturan kalau pejabat publiknya seperti ini?', ujar Sahroni, Kamis (27/6).
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Siapa yang diduga melakukan pemerasan? Ada 18 anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap 45 WNA asal Malaysia. Dari 18 anggota polisi, terdapat 12 nama yang telah beredar dan telah diidentifikasi.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Dalam hal ini, Martinus menjelaskan, pihaknya masih merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi dan data secara lengkap dari tiga orang tersangka yang sudah ditahan yakni JAS, MFT dan SRN. Karena keterangan yang diberikan terhadap ketiganya selalu berubah-ubah.
"Tapi kita tampung apapun jawabannya, setelah itu kita uji apakah sesuai fakta," jelasnya.
Martinus pun memungkinkan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Karena menurutnya, polisi masih terus melakukan pengembangan.
"Bisa saja ada tersangka baru, karena pengembangan masih terus dilakukan," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ivan mengatakan, ada beberapa orang yang saat ini sedang menjalani proses hukum.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD membeberkan Panji Gumilang memiliki 289 rekening mencurigakan. Untuk mengusutnya, penyidik Bareskrim akan berkoordinasi dengan PPATK.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan dugaan transaksi mencurigakan di masa Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan data tersebut tak bisa sembarangan disampaikan karena masuk dalam kategori data intelijen.
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri berkoordinasi dengan PPATK soal temuan transaksi mencurigakan mengalir ke caleg dan partai politik.
Baca SelengkapnyaTidak hanya meningkat, PPATK juga menemukan transaksi tak sesuai dengan profil dan di luar kebiasaan.
Baca SelengkapnyaNusron mengingatkan jika PPATK hanya memiliki hak untuk mentracing, bukan melakukan penindakan.
Baca SelengkapnyaTak hanya memeriksa pihak yayasan, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaGhufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.
Baca SelengkapnyaHasil penyelidikan Polri menguatkan bukti dugaan keterlibatan kasus korupsi Panji Gumilang.
Baca SelengkapnyaGanjar memutuskan irit bicara terkait adanya temuan PPATK tersebut. Kenapa?
Baca Selengkapnya