Polisi bakal periksa Sofyan Djalil terkait reklamasi

Merdeka.com - Polisi berencana memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil terkait proyek reklamasi. Pemeriksaan dilakukan di kantor Sofyan Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan.

"Iya betul (pemeriksaan). Nanti penyidik yang ke sana untuk periksa beliau di kantornya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Senin (29/1).

Pemeriksaan Sofyan diketahui melalui surat pemanggilan yang beredar di kalangan awak media. Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan tipe A yang dibuat polisi dengan nomor LP/802/IX/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 11 September 2017.

Surat ditandatangani Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan pada 24 Januari lalu. Sofyan diperiksa sebagai saksi.

Sofyan akan diminta keterangan dalam dugaan tindak pidana tidak melaksanakan kewajiban reklamasi yang diatur dalam Pasal 74 huruf b Juncto Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Selain itu, juga berkaitan dengan tindak pidana Korupsi Menyalahgunakan Wewenang dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Keterangan itu juga berkaitan dengan dugaan korupsi yang terjadi sekitar 2015 sampai dengan sekarang di Pantai Utara Jakarta.

Sebelumnya, Direktur Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan menjelaskan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari data terkait pengerukan laut tersebut. Dia mengungkapkan, akan mencari data mulai dari tahun 1995 silam hingga saat ini.

"Kita tata dari 1995 muncul apa, apa action-nya, apa kegiatannya, siapa orang-orangnya, apa yang mau didapat dari tahun 1995 sampai dengan itu. Melihat kondisi seperti itu (pro dan kontra), maka polisi wajib mengetahui apa itu reklamasi DKI Jakarta," katanya di Mapolda Metro Jaya, Rabu (25/10).

"Untuk menguatkan laporan saya, saya minta mereka memunculkan itu kita harus punya dokumen sendiri yang kita pegang sebagai panduan," sambungnya.

Tidak hanya itu, penyidik juga berencana meminta keterangan saksi ahli untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di proyek reklamasi tersebut. Keterangan saksi itu akan dipadukan dengan dokumen yang dikumpulkan dari sejak zaman Presiden Soeharto hingga Jokowi.

"Saya akan minta dukungan dari beberapa orang yang ahli apakah kelautan, apakah ahli-ahli yang lain dari sisi peraturan dan yang lain-lain," ujarnya.