Polisi Sebut Permohonan Praperadilan Kasus Penangkapan Penghina Gibran Cacat Formal

Merdeka.com - Pengadilan Negeri (PN) Solo, kembali menggelar sidang praperadilan kasus penangkapan Arkham Mukim, pemuda penghina Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Selasa (30/3). Sidang dengan agenda pembacaan jawaban permohonan (eksepsi) dipimpin hakim tunggal Sunaryanto.

Sidang dibuka oleh hakim pukul 10.59 WIB. Termohon yakni Polresta Surakarta yang diwakili kuasa hukum AKP Ibnu Suka diminta menyampaikan jawaban atau eksepsinya. Saat pembacaan jawaban, Ibnu Suka menilai permohonan yang diajukan oleh Yayasan Mega Bintang 1997 cacat.

"Permohonan praperadilan ini cacat formal karena pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan praperadilan ini," ujar Ibnu.

Permohonan praperadilan juga dinilai cacat karena obscuur libel/kabur/tidak jelas/error in objecto. Dengan pertimbangan tersebut, termohon berharap hakim menolak permohonan.

"Yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut. Menerima eksepsi, menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima permohonan praperadilan karena cacat formal. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada pemohon," tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu juga menguraikan kronologi kasus penghinaan terhadap Gibran yang dilakukan Arkham melalui akun instagram @garudarevolution.

Usai menyampaikan isi eksepsi sebanyak tujuh halaman selanjutnya, hakim Sunaryanto menanyakan kepada pemohon apakah akan menanggapi jawaban atau replik yang akan diajukan oleh pemohon.

"Apakah akan ada replik atau masih seperti semula langsung pembuktian?" tanya Sunaryanto.

Pihak pemohon pun mengatakan tidak akan mengajukan replik. Namun mereka akan langsung mendatangkan ahli pidana pada sidang berikutnya Rabu (31/3) besok.

Kuasa hukum termohon Sigit Sudibyanto menyampaikan, setelah mendengar jawaban dari termohon ternyata Arkham ini sudah menghapus komentarnya di media sosial.

"Tetapi termohon tadi menyampaikan tetap mengundang Arkham tetap hadir di kepolisian. Ini kan jadi aneh juga, karena sesuai SE Kapolri itu kan ketika seseorang sudah menghapus itu kan harusnya selesai," ucapnya.

"Sebagai bentuk pertanggungjawaban orang tadi sudah menghapusnya," sambungnya.

Sigit menjelaskan, dalam SE disebutkan pendekatan secara prevemtif dan persuasif. Dan tujuannya adalah untuk mengedukasi, Ihah ini ternyata tetap dipanggil dan disuruh membuat surat pernyataan bermaterai dan membuat video permohonan maaf.

"Ini sudah menjadi bukti kalau termohon memang sudah kebablasan," pungkas dia.