Polisi selidiki dugaan persekusi pemakai kaos #2019GantiPresiden di Samarinda

Merdeka.com - Video dugaan aksi persekusi sejumlah orang terhadap 2 orang pemotor mengenakan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden, di Samarinda, terjadi Sabtu (15/9) siang lalu. Video itu viral di media sosial komunitas Facebook, Instagram dan pesan instan, dalam dua hari terakhir ini.

Video berdurasi 1 menit 18 detik itu menggambarkan 2 pemotor berboncengan sedang dikelilingi banyak orang meminta keduanya untuk melepaskan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden. Aksi itu diduga terjadi di Jalan Teuku Umar, Samarinda.

Percakapan di dalam rekaman video itu begitu jelas. Dikabarkan, 3 di antaranya dalam rekaman video itu adalah anggota DPRD Samarinda. Terlihat juga perwira kepolisian di Samarinda berpangkat komisaris polisi mencoba menengahi.

Kapolda Kalimantan Timur Irjen Priyo Widyanto mengaku sudah melihat video dugaan aksi persekusi yang sedang viral di tengah masyarakat itu. Menurut dia, kepolisian sedang menyelidiki dugaan persekusi di video tersebut.

"Saya sudah lihat video itu. Ya sebenarnya, (aksi persekusi) tidak dibenarkan. Kita akan dalami," kata Priyo, ditemui di Samarinda Convention Hall, Jalan KH Wahid Hasyim, Samarinda, Senin (17/9).

Namun demikian, Priyo menilai aksi itu muncul lantaran adanya rencana deklarasi #2019GantiPresiden di Samarinda Sabtu (15/9) pagi lalu, meski tidak diizinkan kepolisian. "Begini lah. Kita sama-sama memahami situasi masing-masing," ujar Priyo.

"Kalau kemudian deklarasi itu tidak diizinkan, harusnya tidak dilaksanakan. Sehingga tidak ada benturan. Kan kerawanan ini, sudah kita sampaikan," tambah Priyo.

Priyo mengingatkan, adanya kajian kepolisian terkait kerawanan, seharusnya tidak mencoba untuk tetap melaksanakan deklarasi itu. "Lah, kalay sudah dilakukan, ya begini lah hasilnya. Kan begitu. Kepolisian tidak mengizinkan, berarti ada indikasi yang akan timbul, benturan. Kalau tidak dipatuhi ya risiko itu," tegas Priyo.

Priyo menggarisbawahi, apabila masing-masing pihak memahami ketentuan, tidak akan terjadi ketersinggungan antarkelompok. "Kalau masing-masing pihak memahami bahwa tidak diizinkan, ya tidak usah dilaksanakan, selesai itu. Nggak ada urusan lagi sudah," tegasnya lagi.

"Merasa dipersekusi, lapor, silakan. Tapi yang melakukan juga akan kita periksa. Kan sudah tdk diizinkan, kenapa melaksanakan? Gitu, susah amat," kata Priyo.

Sebelumnya diberitakan, Kepolisian tidak mengeluarkan izin keramaian untuk deklarasi Kaltim #2019GantiPresiden, yang rencananya gelar di Kota Samarida. Pertimbangannya, kegiatan itu berpotensi menimbulkan bentrok antarkelompok yang menolak.

Deklarasi #2019GantiPresiden, dijadwalkan berlangsung Sabtu (15/9) pagi, pukul 09.00 WITA, di halaman parkir GOR Sempaja, Jalan KH Wahid Hasyim, Samarinda. Pencetus gerakan tersebut, Mardani Ali Sera, direncanakan hadir.

"Nggak dikasih izin keramaian. Izin keramaiannya tidak bisa dikeluarkan," kata Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Vendra Riviyanto, dikonfirmasi merdeka, Jumat (14/9).

Vendra menerangkan, dalam kajian kepolisian, aksi itu, berpotensi menimbulkan ketersinggungan antarkelompok masyarakat. "Ya, seperti itu. Ada aksi penolakan-penolakan. Ya, ada juga di hari yang sama aksi penolakan. Sebelumnya kan juga ada aksi penolakan," tambahnya.

Tak cuma kegiatan #2019gantipresiden, surat dari kelompok yang ingin aksi menolak diadakannya kegiatan itu juga tak diizinkan. "Ada juga yang pakai surat resmi. Makanya tidak bisa kita berikan," tegasnya.

Namun, katanya, apabila aksi itu tetap digelar kepolisian tetap akan bijaksana menghadapinya. "Kita menjaga, keamanan semua masyarakat. Jangan sampai terjadi dua kelompok bersinggungan, atau bentrokan," ungkapnya.