Polisi sudah antisipasi permainan politik uang di Pilkada Jawa Timur
Merdeka.com - Antisipasi terjadinya kecurangan dalam pilkada serentak, dengan kampanye hitam bermain politik uang, di Jawa Timur. Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, bentuk tim satuan tugas (satgas) politik uang.
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin mengatakan, tim satgas politik uang yang dibentuk ini merupakan bentukan dari Mabes Polri. Artinya, dari Polda Jawa Timur, akan mengirim tim khsusus satgas politik uang, untuk mendapatkan materi pelatihan, pembelajaran dari Mabes Polri.
"Dalam waktu dekat ini tim satgas money politik Polda Jatim akan dikirim ke Mabes Polri. Setelah itu baru turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan, dalam penanganan khusus di pilkada serentak," kata Irjen Pol Machfud Arifin, seusai salat Jumat, di Mapolda Jawa Timur, Jumat (12/1).
-
Bagaimana KPK menunjukkan uang hasil OTT? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Siapa yang bisa melakukan Tindak Pidana Pemilu? Tindak pidana pemilu merujuk pada serangkaian tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang terkait dengan proses pemilihan umum atau pemilu.
-
Apa saja jenis Tindak Pidana Pemilu yang umum? Tindak pidana pemilu melibatkan serangkaian pelanggaran, mulai dari pemalsuan dokumen, intimidasi pemilih, hingga penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi opini publik.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk pengamanan pilkada? Pastikan kesiapan pengamanan guna menjamin terselenggaranya pilkada berjalan aman dan lancar dari awal hingga akhir.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Apa saja bentuk pungli Rutan KPK? Ada beberapa upaya uang yang masuk ke kantong Ristanta, salah satunya dengan uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong dan ditaruh di jok mobil terperiksa.Upaya lainnya yakni via transfer, yang diterima oleh 'Lurah' Hengki yang merupakan otak pungli. Diketahui, Ristanta dapat setoran dari Hengki rutin tiap bulannya.
Tugas dari satgas money politik ini sendiri, akan melakukan penyelidikan. Serta operasi tangkap tangan (OTT). Itupun, jika ditemukan ada yang melakukan politik uang.
Dalam penanganan kasusnya, nantinya jika ada yang terkena OTT melakukan politik uang. Maka akan diserahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang sudah ada di setiap kantor polisi saat pilkada serentak.
Seperti, jika ada yang terkena OTT, kemudian dilakukan penyelidikan, ternyata tidak terbukti. Maka tidak ada penanganan lebih lanjut.
"Tapi, jika nantinya dalam lidik itu masih ndablek (nakal), terkena OTT, jangan disalahkan kita. Akan kita serahkan ke Gakkumdu. Iya seperti itu misalnya," ujar mantan Kadiv TI Mabes Polri.
Namun, dia berharap jangan sampai terjadi dan ada yang terkena OTT, karena melakukan money politik. Supaya tidak sampai ada penindakan dan penanganan.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu provinsi sudah membahasnya dengan KPID dan KPU.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaMerespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca SelengkapnyaMendagri mengatakan pembahasan sanksi untuk ASN yang terpapar judi daring perlu dibicarakan dengan kementerian/lembaga lain.
Baca Selengkapnyanama-nama yang dikirimkan Satgas judi online atas permintaan dari kementerian/lembaga.
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI Jakarta mengingatkan warga yang kedapatan terlibat politik uang baik menerima maupun memberi bisa dikenakan sanksi pidana
Baca SelengkapnyaSelain itu, Polri juga telah menyiapkan operasi Mantap Brata. Operasi ini nantinya untuk melakukan pengamanan dalam penyelenggaraan Pemilu.
Baca SelengkapnyaPolri menilai peristiwa tersebut lantaran perkembangan media sosial, terlebih terjadi pada saat musim Pilkada.
Baca SelengkapnyaBawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.
Baca SelengkapnyaKepada seluruh jajaran, Munandar meminta agar terus melakukan konsolidasi.
Baca Selengkapnya