Polisi Tak Lagi Menilang Kendaraan di Jalan, Ini Dampak Negatifnya

Merdeka.com - Calon Kapolri terpilih Komjen Listyo Sigit, berencana menghapus tugas Polantas menilang kendaraan di jalan. Pemantauan penilangan, dia ingin, dilakukan secara elektronik melalui sistem ETLE.

Terkait wacana itu, Pengamat Transportasi, Ki Darmaningtyas mengungkapkan, penilangan fisik atau manual di jalan oleh polisi masih perlu dilakukan.

Dia khawatir, akan ada banyak pelanggaran yang terjadi bila Polantas hanya mengatur lalu lintas saja dan tidak mengawasi pengendara yang melakukan pelanggaran.

"Mungkin tilang fisik tetap diperlukan, karena kalau tidak, pelanggaran akan semakin menjadi dan memberikan gerak leluasa kepada para bandit yang melakukan kriminalitas di jalanan," kata Darmaningtyas kepada merdeka.com, Kamis (21/1).

Dia melihat, adanya Polantas yang melakukan penilangan sebenarnya telah meningkatkan rasa waspada para pengendara. Misalnya, ada pengendara yang menggunakan helm hanya agar tidak ditilang. Padahal helm memang harus dipakai untuk melindungi kepala pengendara motor.

Jika tidak ada Polantas yang mengawasi (hanya CCTV), rasa waspada pengendara pun berkurang. Pengendara bisa merasa aman tidak pakai helm. Sehingga, Darmaningtyas merasa, aspek keselamatan warga juga harus diperhatikan.

"Mereka merasa tidak perlu khawatir ditilang lagi karena tidak ada Polantas yang mengawasi di jalan. Aspek keamanan dan keselamatan warga ini juga harus menjadi pertimbangan," kata Ketua Institut Studi Transportasi itu.

Target Blangko Tilang Habis

Intinya, kata dia, kegiatan penilangan langsung masih diperlukan. Yang terpenting, saat proses penilangan itu tidak ditemukan lagi penyelewengan seperti suap-menyuap ataupun pungli yang dilajukan para anggota.

"Penilangan jangan jadi ruang negosiasi. Kasih blangko tilang saja, sesuai dengan tingkat kesalahannya supaya masyarakat jera," ujarnya.

Darmaningtyas juga meminta Komjen Sigit untuk menjamin anggotanya agar tidak lagi berambisi menghabiskan blangko tilang.

"Yang terpenting, tidak ada target pendapatan kepada anak buah, yang selama ini harus menghabiskan blangko tilang misalnya," kata dia.

Selain itu, menurutnya, internal Polri dan penegak hukum yang berwenang lainnya perlu mengatur mengenai pembagian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari tilang ETLE.

"Soal PNBP yang diperoleh dari tilang ETLE itu untuk siapa? Harusnya bagi rata sesuai dengan jerih payah masing-masing institusi. Yang banyak investasi infrastruktur dan SDM harusnya dapat lebih banyak," kata dia.