Polisi Tangkap Pria WNI Keturunan Jerman Sebut Pemerintahan Jokowi Disusupi Komunis
Merdeka.com - Polisi menangkap pria berdarah Jerman bernama Jerry atas dugaan menyebarkan berita yang tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Informasi yang disebarkan Jerry terkait pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang disusupi Komunis. Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Barat AKP Rulian Syauri membenarkan penangkapan itu. Jerry telah berstatus Warga Negara Indonesia.
"Info penangkapan tersangka penyebaran berita bohong," tutur Rulian di Jakarta, Selasa (28/5).
Jerry menyebarkan informasi tersebut melalui sebuah rekaman video yang akhirnya viral di sosial media. Dalam videonya, Jerry menyebut kondisi Indonesia saat ini sangat parah. Terlalu banyak kecurangan dari rezim yang berkuasa.
-
Siapa yang menyebarkan video hoaks? Video diunggah oleh akun @margiyo giyo
-
Siapa yang menyebarkan video? NRA sebagai pengambil data dan penyebar.
-
Apa isi video yang viral? Video yang diunggahnya ini pun viral dan menuai perhatian warganet.'YaAllah Kau bangunkan aku tengah malam, aku kira aku mimpi saat ku lihat suamiku sedang sujud,' tulisnya di awal video yang diunggahnya. Rupanya selama 14 tahun ini, ia telah menuntun suaminya sedikit demi sedikit untuk kembali ke Tuhannya.
-
Siapa yang menyebarkan video viral tersebut? Sebelumnya akun sosial media (Instagram, Tiktok, Facebook) Rama News (@ramanews) pada 23 April 2024 mengunggah sebuah video yang diambil dari akun TikTok widia_pengamatpolitik dengan narasi bahwa adanya kejadian nasabah BRI yang kehilangan uang merupakan efek dari pemilu yang membutuhkan uang untuk serangan-serangan bansos dan juga untuk membantu pemerintah yang merusak demokrasi.
-
Apa yang diklaim pelaku dalam video viralnya? Pelaku hanya mengaku-aku kerabat Mayjen TNI Rifky Nawawi,' kata dia.
-
Siapa yang dituduh menyebarkan video ancaman tersebut? Para peneliti dari Pusat Analisis Ancaman Microsoft menyebut video itu berasal dari kelompok yang biasa menyebarkan disinformasi asal Rusia.
"Sudah jelas ada informasi komunis dan lain-lain masuk ke Indonesia, mau diambil negara ini untuk dia punya sendiri," kata Jerry.
"Jadi rakyat Indonesia, bukan muslim saja, kita semua harus bersatu, harus maju, sampai negara ini kembali jujur lagi, sampai Presiden Republik Indonesia nama Prabowo bukan nama yang sekarang," lanjutnya.
Jerry juga menyebut Jokowi tidak berlaku jujur sebagai kepala negara. Dia juga menyerukan Jokowi untuk lengser dari kursi orang nomor satu di Indonesia.
"Yang sekarang sudah jujur, tidak benar, dia harus jujur dan juga harus kena hukum. Dia nggak ikut konstitusi Indonesia, dia nggak benar dan ini memang untuk Republik Indonesia, dia harus turun cepat jangan tunggu sampai Oktober, terlalu lama," tutur Jerry.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polda Kalimantan Timur masih mengecek terkait beredarnya video tersebut.
Baca SelengkapnyaLangkah hukum akan diterapkan Kominfo apabila ditemukan kasus hoaks yang memiliki intensitas berat dan berpotensi memecah belah bangsa.
Baca SelengkapnyaPernyataan Rocky dinilainya dapat memecah belah konstitusi sejak Pilpres 2019 lalu.
Baca SelengkapnyaBeredar video yang mengklaim adanya penganiayaan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing (TKA) Chi
Baca SelengkapnyaBeredar video dengan klaim Jokowi dipolisikan Anies Baswedan dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh
Baca SelengkapnyaPolisi juga melakukan profiling atas akun yang mengunggah video tersebut.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikannya di depan Ganjar saat bertemu di sebuah acara di Makassar.
Baca Selengkapnya"Hasil sementara bahwa tempat tersebut bukan di area IKN," kata Artanto
Baca SelengkapnyaRocky Gerung dilaporkan ke polisi oleh relawan Jokowi.
Baca SelengkapnyaRocky Gerung diduga melontarkan hinaan ke Presiden Joko Widodo. Ia pun dilaporkan ke pihak kepolisian.
Baca SelengkapnyaBeredar video hoaks tentang peristiwa tawuran di daerah Sesetan, Kota Denpasar, Bali.
Baca SelengkapnyaBeberapa pernyataan Rocky yang menjadi catatan Johannes, diantaranya soal penundaan pemilu.
Baca Selengkapnya