Polisi Tetap Melarang Demo saat Pelantikan Presiden Meski Jokowi Beri Izin

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak melarang adanya aksi unjuk rasa saat pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 di Gedung MPR RI, Jakarta. Namun, Polda Metro Jaya tetap tak akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) demo.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono beralasan polisi ingin menjaga harkat martabat Indonesia di mata para tamu dari negara asing yang akan menyaksikan acara pelantikan itu.

"Dengan adanya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang dihadiri oleh pimpinan negara asing dan untuk menjaga harkat dan martabat negara Indonesia, maka Polda Metro menggunakan kewenangan diskresi kepolisian untuk tidak menerbitkan STTP unras sesuai dengan Pasal 6 UU nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum," kata Argo dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (16/10).

Dalam hal ini, Argo menolak berkomentar lebih. Dia hanya menegaskan, jika Polda Metro Jaya tidak akan menerbitkan STTP pada saat pelantikan presiden berlangsung pada 20 Oktober 2019.

Diketahui, Jokowi mengaku tak melarang mahasiswa yang ingin melakukan aksi demonstrasi saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang. Jokowi mengatakan bahwa unjukrasa dijamin oleh konstitusi.

Hal ini disampaikan Jokowi usai bertemu dengan Pimpinan MPR di Istana Merdeka. Mereka membahas susunan dan teknis acara pelantikan presiden dan wakil presiden.

"Namanya demo dijamin konstitusi. Ndak ada (perintah untuk melarang demo)," kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (16/10).