Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Polisi: Tidak Ada Intimidasi Anggota ke Kader Partai Demokrat

Polisi: Tidak Ada Intimidasi Anggota ke Kader Partai Demokrat Bendera Partai Demokrat. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Polda Kalimantan Barat bergerak menelusuri isu adanya anggota yang mengintimidasi kader Partai Demokrat agar mengakui kepengurusan versi Moeldoko. Sejauh ini, belum ditemukan hal terkait dengan tudingan tersebut.

"Tidak ada seperti itu. Hanya komunikasi rutin," tutur Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Donny Charles Go saat dikonfirmasi, Selasa (9/3/2021).

Menurut Donny, pihaknya sudah menelusuri tudingan tersebut ke seluruh Polres di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat. Sejauh ini, keseluruhannya terkait dengan pemeilharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Orang lain juga bertanya?

"Termasuk di Polres Melawi bahwa anggota Polri hanya melaksanakan tugas rutin mengumpulkan bahan keterangan guna mengantisipasi dampak konflik internal PD di wilayah kabupaten. Dilakukan dgn komunikasi biasa saja, suasananya berlangsung dengan baik," jelas dia.

Komunikasi yang dibangun petugas dalam upaya antisipasi dini gangguan kamtibmas, termasuk dengan pengurus Partai Demokrat pun berjalan dengan kondusif. Donny menampik adanya permintaan penyerahan dokumen tertentu ke pengurus Partai Demokrat di daerah.

"Tidak ada minta dokumen," Donny menandaskan.

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman menuliskan dalam akun Twitternya bahwa ada dugaan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian terhadap kader Partai Demokrat di daerah. Mereka dipaksa mengakui kepengurusan versi Moledoko.

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menegaskan, pihaknya akan melakukan penelusuran atas isu tersebut.

"Perlu diklarifikasi kebenarannya," tutur Argo saat dikonfirmasi.

Argo menyebut, Polri sama sekali tidak berpolitik dan tidak boleh terseret dalam praktik politik praktis apapun. Jika hal tersebut terjadi, tindakan tegas akan ditegakkan.

"Kalau anggota salah, kita tindak," jelas dia.

Lebih lanjut, Argo menekankan bahwa tugas pokok Polri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah bertugas untuk memelihara dan memastikan kemanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Polri tidak berpolitik sehingga jangan diseret ke ranah politik. Tugas pokok Polri memelihara kamtibmas," Argo menandaskan.

Reporter: Nanda Perdana Putra

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gerindra Yakin Polri Netral di Pemilu 2024
Gerindra Yakin Polri Netral di Pemilu 2024

Polri diharapkan menjalankan fungsinya untuk mengamankan pemilu agar damai.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Johan Budi PDIP Keras Ingatkan Polri Tidak Terbawa Drama Politik
VIDEO: Johan Budi PDIP Keras Ingatkan Polri Tidak Terbawa Drama Politik

"Polri harus tetap netral, jangan terbawa drama politik,"

Baca Selengkapnya
Polri Bakal Tindak Tegas Pidana dan Etik Anggota Tak Netral di Pilkada Serentak 2024
Polri Bakal Tindak Tegas Pidana dan Etik Anggota Tak Netral di Pilkada Serentak 2024

Menurutnya, netralitas Polri tentunya mendukung pengamanan dan dapat memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.

Baca Selengkapnya
Megawati Minta Polri Tak Intervensi Masyarakat, Ini Reaksi Kabarharkam
Megawati Minta Polri Tak Intervensi Masyarakat, Ini Reaksi Kabarharkam

Fadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Baca Selengkapnya
IPW: Usulan Panja Netralitas Polri Tidak Diperlukan
IPW: Usulan Panja Netralitas Polri Tidak Diperlukan

Sugeng mengimbau para pihak tidak serta-merta menuding Polri tidak netral.

Baca Selengkapnya
Polres Kampar Tegaskan Seluruh Personelnya Harus Menjaga Netralitas dalam Pilkada
Polres Kampar Tegaskan Seluruh Personelnya Harus Menjaga Netralitas dalam Pilkada

Anggota Polri agar tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Jangan main-main dengan netralitas, karena ini harga mati.

Baca Selengkapnya
Komisi III: Oknum Polisi Jangan Coreng Netralitas Kapolri
Komisi III: Oknum Polisi Jangan Coreng Netralitas Kapolri

Hal itu disampaikan menyusul adanya informasi dugaan intimidasi oleh oknum polisi terhadap sejumlah civitas akademika.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Prabowo Tegaskan Dukungan Golkar dan PAN Tanpa Campur Tangan Jokowi
VIDEO: Prabowo Tegaskan Dukungan Golkar dan PAN Tanpa Campur Tangan Jokowi

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan Presiden Jokowi demokratis, dan menghormati independensi serta hak setiap partai politik.

Baca Selengkapnya
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer

Pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bantahan Jokowi Soal Tudingan Cawe-Cawe Munaslub Golkar
VIDEO: Bantahan Jokowi Soal Tudingan Cawe-Cawe Munaslub Golkar

Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.

Baca Selengkapnya
Kantor DPC PDIP Solo Didatangi Polisi, Istana Klaim Tak Ada Intervensi Polri di Tahun Politik
Kantor DPC PDIP Solo Didatangi Polisi, Istana Klaim Tak Ada Intervensi Polri di Tahun Politik

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka suara mengenai Kantor DPC PDIP Solo didatangi polisi.

Baca Selengkapnya
Polda Jatim Jawab Hasto soal Kepala Daerah PDIP Ditekan Agar Tak Dukung Ganjar-Mahfud: Tak Benar!
Polda Jatim Jawab Hasto soal Kepala Daerah PDIP Ditekan Agar Tak Dukung Ganjar-Mahfud: Tak Benar!

Hasto menyebut kepala daerah PDIP ditekan Kapolda Jatim agar tak fokus mendukung Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya