Follow
Politikus Demokrat sebut koruptor sulit dijerat karena kekuasaan
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto berharap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid IV bisa bekerja lebih maksimal. Sebab, dia menilai tindak pidana korupsi di tanah air sudah mengakar.
Didik menyebut pelaku kejahatan tindak pidana korupsi sulit dijerat. Pasalnya, dinilai dia para koruptor lebih banyak berlindung di balik kekuasaan besar.
"Persoalan korupsi sudah muncul sejak lama. Banyak pejabat yang berlindung di balik kekuasaan presiden sehingga pemberantasan korupsi terkendala," kata Didik dalam diskusi Nasional DPP Partai Demokrat bertajuk 'Mencari Sosok Ideal Pimpinan KPK', Jakarta, Selasa (15/9).
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang dicurigai menampung hasil korupsi? Pihak Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan karena status Sandra Dewi sebagai istri Harvey, yang diduga terlibat dalam menampung uang hasil korupsi, meskipun Sandra Dewi telah memiliki dua orang anak.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Apa sektor korupsi terbanyak pada 2023? 'Dari sepuluh besar, sektor desa paling banyak dengan total 187,' kata Peneliti ICW Diky Anindya dalam rilis terkait Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023, Senin (20/5).
-
Siapa yang melaporkan dugaan korupsi? Aktivis koalisi masyarakat sipil dari Reformasi Kepolisian melaporkan dugaan adanya korupsi pada institusi Polri.
Oleh sebab itu, Didik berharap pimpinan KPK jilid IV yang lolos bisa mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Mengingat, tindak pidana korupsi berpengaruh besar pada kerugian keuangan negara serta masa depan bangsa.
"Hakikat dari pemberantasan ialah bagaimana upaya menyelamatkan sebanyak mungkin keuangan negara di samping itu efek jera harus bisa berjalan dengan baik," jelasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menyerahkan delapan nama calon pimpinan KPK ke DPR. Nama-nama calon pimpinan KPK pilihan Presiden Joko Widodo itu akan digodok di parlemen sebelum diserahkan kembali ke Istana.
Delapan nama yang masuk ke meja pimpinan DPR hasil saringan Tim Pansel adalah Saut Situmorang, Surya Chandra, Alexander Marwata, Basariah Panjaitan, Agus Rahardjo, Sujanarko, Johan Budi Sapto Prabowo dan Laode Muhammad Syarif.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut Tito, para koruptor lebih mudah ditangkap daripada mencari keberadaan teroris maupun pengedar narkoba.
Baca Selengkapnya
Tito kemudian menyinggung ketika kepala daerah ditangkap korupsi, maka wakilnya akan senang.
Baca Selengkapnya
Wahyu mengklaim bakal menyelesaikan masalah polisi korupsi.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, kelompok tersebut paling banyak korupsi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Mahfud menanggapi alasannya bersedia dicalonkan sebagai cawapres di Pilpres 2024 dari partai politik yang kadernya terjerat korupsi.
Baca Selengkapnya
Karena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca Selengkapnya
Eks Penyidik Senior KPK Blak-blakan Kehidupan Koruptor: Anaknya Rusak dan Pasangan Selingkuh
Baca Selengkapnya
Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca Selengkapnya
Namun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.
Baca Selengkapnya
KPK memberi mencontoh LHKPN aparat penegak hukum yang asetnya terlampau banyak.
Baca Selengkapnya
Cak Imin bicara pengalamannya ketika menjadi menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014.
Baca Selengkapnya