Follow
Politikus Gerindra: Kalau gentleman, Jokowi harus mundur
Merdeka.com - Pengajuan cuti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju sebagai calon presiden mendapat kritikan keras. Jokowi seharusnya menyampaikan izin nonaktif itu kepada DPRD DKI Jakarta.
"Kita tidak boleh menghambat seseorang maju sebagai capres, karena itu hak politik. Tapi cuti harusnya (gubernur) secara etika meminta izin ke DPR DKI Jakarta, kan eksekutif dan legislatif harus beriringan," kata Ketua DPW Partai Gerindra DKI, M. Taufik dalam diskusi di Gedung Jakarta Media Center, Rabu (14/5).
Menurut dia, Jokowi seharusnya mengundurkan diri dari jabatan gubernur. "Jadi jika kami mengusulkan berhenti itu untuk menyelamatkan pemerintahan DKI Jakarta. Secara etika kelelakian, harus gentleman kalau bertanding. Harus rela segala macamnya, mundur lagi, balik lagi," cetus caleg DPRD terpilih ini.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kenapa Jokowi akan memberikan sambutan di Apel Kader Gerindra? 'Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan,' kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Yusuf Permana kepada wartawan, Sabtu (31/8).
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Siapa yang mengusulkan Jokowi undang capres? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
Taufik menilai, selama ini Jokowi tidak pernah melibatkan DPRD DKI Jakarta dalam membuat kebijakan.
"Enggak dilihat DPRD DKI Jakarta oleh Jokowi. Yang aneh DPRD DKI Jakarta juga tenang-tenang saja, enggak berani atau bagaimana saya gak ngerti ini," pungkas mantan pendukung Jokowi di Pilgub DKI 2012 ini.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPU menyatakan Sekretaris Kabinet Pramono Anung harus mengajukan cuti setelah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
Menurut aturan, Mahfud mengatakan, tidak ada keharusan untuk mundur.
Baca Selengkapnya
PDIP meminta para relawan untuk tidak menghujat dan mencaci maki lawan politik Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyiapkan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi dari jabatan Menko Polhukam.
Baca Selengkapnya
Rudy juga memastikan jika PDIP tidak akan berubah haluan menjadi oposisi.
Baca Selengkapnya
Mahfud disebut akan menjalankan tanggung jawabnya sesuai aturan.
Baca Selengkapnya
PDIP soal Gibran Mundur dari Wali Kota Solo: Harusnya Waktu Kampanye
Baca Selengkapnya
Ganjar setuju Capres dan Cawapres harus mundur dari jabatannya di pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Gibran hanya merespons singkat dengan mengucapkan terimakasih
Baca Selengkapnya
Rudy menambahkan, agar permasalahan tidak berlarut larut, ia berniat untuk menemui Gibran.
Baca Selengkapnya
Meski demikian, Hasto mengaku sangsi Prabowo akan rela untuk meninggalkan jabatannya di kursi Menhan. Mengingat anggaran di Kementerian tersebut sangat besar.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, rencana dirinya untuk pulang ke Solo saat pensiun dari kursi pemerintahan belum berubah.
Baca Selengkapnya