Politikus Golkar Ingatkan KPK Tak Hanya Awasi Program Kartu Prakerja
Merdeka.com - Politikus Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong KPK tidak hanya mengawasi program kartu prakerja. Dia mendorong, KPK serta lembaga terkait seperti Polri, Kejaksaan, turut mengawasi program penanganan Covid-19 lainnya, misalnya bantuan sosial.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu menanggapi temuan dan rekomendasi KPK mengenai potensi kerugian negara dalam program kartu prakerja. Kendati demikian, Melki mengaku mendukung rekomendasi tersebut.
"Menurut saya ini bagus-bagus saja catatan KPK dan lain-lain. Jangan dibahas luar biasa juga. Karena Pak Firli ini kan lebih ke aspek pencegahan lebih didahulukan," ujar Melki dalam diskusi daring, Sabtu (27/6).
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Bagaimana Kemendagri mendorong kinerja TP PKK? Tri menegaskan kepada Pj. Ketua TP PKK yang dilantik agar dapat meningkatkan kinerja para pengurus dan kader PKK di daerahnya masing-masing.
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
"Saya berharap agar di luar program kartu prakerja, KPK juga memberi perhatian untuk semua program Covid-19," imbuhnya.
Melki menyarankan, KPK dan lembaga terkait juga mengawasi pelaksanaan program pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 seperti bantuan sosial hingga pajak. Melki mendukung KPK era pimpinan Firli Bahuri yang mengedepankan pencegahan dibanding penindakan.
"Kita betul-betul budayakan upaya pencegahan seperti semangat pak Firli yang ingin ada pencegahan daripada menangkap orang lebih baik kita cegah," ucapnya.
Melki mengakui program kartu prakerja memang perlu perbaikan. Perlu ada perbaikan di aturan hingga pembenahan pelaksanaannya.
"Rp905 triliun dana covid tersebar di berbagai klaster bantuan termasuk kartu prakerja. Kartu prakerja ini sudah bagus kita awasi begini. Perbaikan kita harapkan dengan komite terkait," ucapnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaBPK juga menemukan permasalahan pengendalian kehadiran peserta kelas pelatihan daring kurang memadai.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengisyaratkan bakal menghapus pembagian kerja wakil ketua bidang penindakan dan pencegahan.
Baca SelengkapnyaAdanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Baca SelengkapnyaKapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengklaim hubungan KPK dengan Kejagung RI berlangsung dengan sangat baik
Baca SelengkapnyaSetelah supervisi selesai dilaksanakan, KPK akan menyampaikan hasilnya beserta rekomendasi kepada Polri dan/atau Kejaksaan.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.
Baca SelengkapnyaKPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
Baca SelengkapnyaPadahal LHKPN tersebut dikatakan Nawawi sebagai salah satu bentuk dari pencegahan korupsi
Baca SelengkapnyaMenurut KPK, ego sektoral antar lembaga-lembaga tersebut masih terjadi sehingga menghambat koordinasi.
Baca SelengkapnyaGanjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca Selengkapnya