Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politikus Golkar Ingatkan KPK Tak Hanya Awasi Program Kartu Prakerja

Politikus Golkar Ingatkan KPK Tak Hanya Awasi Program Kartu Prakerja Melki Laka Lena. ©DPR.GO.ID

Merdeka.com - Politikus Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong KPK tidak hanya mengawasi program kartu prakerja. Dia mendorong, KPK serta lembaga terkait seperti Polri, Kejaksaan, turut mengawasi program penanganan Covid-19 lainnya, misalnya bantuan sosial.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu menanggapi temuan dan rekomendasi KPK mengenai potensi kerugian negara dalam program kartu prakerja. Kendati demikian, Melki mengaku mendukung rekomendasi tersebut.

"Menurut saya ini bagus-bagus saja catatan KPK dan lain-lain. Jangan dibahas luar biasa juga. Karena Pak Firli ini kan lebih ke aspek pencegahan lebih didahulukan," ujar Melki dalam diskusi daring, Sabtu (27/6).

Orang lain juga bertanya?

"Saya berharap agar di luar program kartu prakerja, KPK juga memberi perhatian untuk semua program Covid-19," imbuhnya.

Melki menyarankan, KPK dan lembaga terkait juga mengawasi pelaksanaan program pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 seperti bantuan sosial hingga pajak. Melki mendukung KPK era pimpinan Firli Bahuri yang mengedepankan pencegahan dibanding penindakan.

"Kita betul-betul budayakan upaya pencegahan seperti semangat pak Firli yang ingin ada pencegahan daripada menangkap orang lebih baik kita cegah," ucapnya.

Melki mengakui program kartu prakerja memang perlu perbaikan. Perlu ada perbaikan di aturan hingga pembenahan pelaksanaannya.

"Rp905 triliun dana covid tersebar di berbagai klaster bantuan termasuk kartu prakerja. Kartu prakerja ini sudah bagus kita awasi begini. Perbaikan kita harapkan dengan komite terkait," ucapnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejagung Jawab Pimpinan KPK: Jika Ada Menengarai Tutup Pintu Koordinasi dan Supervisi Sebaiknya Diungkap
Kejagung Jawab Pimpinan KPK: Jika Ada Menengarai Tutup Pintu Koordinasi dan Supervisi Sebaiknya Diungkap

Kejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.

Baca Selengkapnya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK

Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK

Baca Selengkapnya
BPK Temukan Peserta Kartu Prakerja Tak Penuhi Persayaratan Sebagai Penerima
BPK Temukan Peserta Kartu Prakerja Tak Penuhi Persayaratan Sebagai Penerima

BPK juga menemukan permasalahan pengendalian kehadiran peserta kelas pelatihan daring kurang memadai.

Baca Selengkapnya
KPK Isyaratkan Hapus Pembagian Bidang Kerja Pimpinan: Semua Bertanggung Jawab
KPK Isyaratkan Hapus Pembagian Bidang Kerja Pimpinan: Semua Bertanggung Jawab

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengisyaratkan bakal menghapus pembagian kerja wakil ketua bidang penindakan dan pencegahan.

Baca Selengkapnya
Capim KPK Poengky Ulas Potensi Anggaran Bocor Usai Pemilu dan Pilkada 2024
Capim KPK Poengky Ulas Potensi Anggaran Bocor Usai Pemilu dan Pilkada 2024

Adanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.

Baca Selengkapnya
Kejagung Bantah Adanya Kerenggangan dengan KPK: Kita Fine-Fine Saja
Kejagung Bantah Adanya Kerenggangan dengan KPK: Kita Fine-Fine Saja

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengklaim hubungan KPK dengan Kejagung RI berlangsung dengan sangat baik

Baca Selengkapnya
Apa Itu Supervisi Antar-Penegak Hukum, Begini Penjelasan Ahli
Apa Itu Supervisi Antar-Penegak Hukum, Begini Penjelasan Ahli

Setelah supervisi selesai dilaksanakan, KPK akan menyampaikan hasilnya beserta rekomendasi kepada Polri dan/atau Kejaksaan.

Baca Selengkapnya
Capim KPK Ibnu Basuki Ulas Praktik Korupsi Tak Kunjung Habis, Dorong Monitoring dan Evaluasi Menyeluruh
Capim KPK Ibnu Basuki Ulas Praktik Korupsi Tak Kunjung Habis, Dorong Monitoring dan Evaluasi Menyeluruh

Hal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.

Baca Selengkapnya
Jurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'
Jurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'

KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.

Baca Selengkapnya
Hakordia, Ketua KPK 'Sentil' Kebenaran LHKPN Pejabat Negara Memprihatinkan
Hakordia, Ketua KPK 'Sentil' Kebenaran LHKPN Pejabat Negara Memprihatinkan

Padahal LHKPN tersebut dikatakan Nawawi sebagai salah satu bentuk dari pencegahan korupsi

Baca Selengkapnya
Pimpinan KPK: Kalau Kami Tangkap Jaksa-Polisi, Kejaksaan dan Kepolisian Tutup Pintu Koordinasi
Pimpinan KPK: Kalau Kami Tangkap Jaksa-Polisi, Kejaksaan dan Kepolisian Tutup Pintu Koordinasi

Menurut KPK, ego sektoral antar lembaga-lembaga tersebut masih terjadi sehingga menghambat koordinasi.

Baca Selengkapnya
Begini Ganjar Perlakukan KPK jika Terpilih jadi Presiden
Begini Ganjar Perlakukan KPK jika Terpilih jadi Presiden

Ganjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.

Baca Selengkapnya