Politikus Golkar Usul Jokowi Buat Kementerian Digitalisasi di Luar Kemenkominfo
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ada perubahan nomenklatur kementerian di periode keduanya sebagai presiden. Perubahan itu antara lain terjadi di 10 kementerian.
Ketua DPP Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mendukung perubahan nomenklatur kementerian. Dia berharap ada kementerian atau lembaga setingkat menteri yang fokus mengurus digitalisasi di luar Kemenkominfo.
"Sifatnya lebih luas bukan hanya mengurus digitalisasi pelayanan publik. Tapi juga meregulasikan Artificial Inteligence (AI) yang akuntabel, relevan dengan perkembangan industri 4.0. Sehingga sektor ini bisa menjadi sentra ekonomi baru," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10).
-
Bagaimana cara Kominfo menyusun regulasi AI? Menteri Budi Arie menyatakan Indonesia menggunakan pendekatan horizontal dan vertikal untuk menyusun regulasi yang berkaitan dengan teknologi AI. Menurutnya, pendekatan horizontal melalui pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi serta Surat Edaran Menteri Kominfo tentang Etika AI.
-
Apa yang diusulkan Kemenkominfo terkait AI? 'Kita mengusulkan agar bagaimana digital divide bisa dihilangkan dengan mengedepankan inklusivitas dari semua negara yang mengembangkan AI,' tutur Wamenkominfo Nezar Patria dalam Ministerial Session Regional Approach to Advance Ethical Governance of Artificial Intelligence, di Brdo Congress Centre, Slovenia, Senin (5/2).
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana AI membantu keamanan digital? Tak hanya itu, AI juga dapat berperan penting dalam mendeteksi dan mencegah upaya penipuan di ranah digital.
-
Apa yang dilakukan teknologi AI? Mengutip DailyMail, Jumat (6/9), dokumen ini menunjukkan bahwa perusahaan seperti Facebook, Google, dan Amazon mungkin menggunakan teknologi ini untuk menargetkan iklan kepada konsumen. Menurut presentasi yang bocor ini, perangkat lunak tersebut mampu menangkap data niat konsumen secara real-time dan mencocokkannya dengan data perilaku untuk membuat iklan yang lebih relevan.
-
Apa yang sedang disusun Kominfo mengenai AI? Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menyiapkan pengaturan mengenai Tata Kelola Teknologi Kecerdasan Artifisial atau Artificial Intelligence (AI).
Anggota DPR Dapil Sumatera Selatan II ini mengatakan, dengan jumlah data 265 juta rakyat Indonesia adalah kekayaan baru. Namun rentan dieksploitasi pihak-pihak asing dan illegal. Atas kondisi ini, dia menilai perlu untuk dikelola dengan baik dan dilindungi.
Bobby bahkan mencontohkan negara-negara seperti UAE sudah punya menteri khusus AI, Amerika memiliki Computer Fraud Act, Uni Eropa dan Singapura juga memiliki UU privasi data.
"Bila data rakyat Indonesia dimonetisasi dalam bentuk fintech, pasar barang-barang produksi luar negeri, paling tidak masyarakat dan pemerintah mendapatkan benefit yang signifikan," ujarnya.
Untuk saat ini, Bobby menyebut privasi data masih diatur sektoral, belum regulasi setingkat UU. Industri sektor ini, menurutnya, baru level cloud.
"Bisnis data AI ini menjadi serbuan asing, yang mengambil data perilaku masyarakat untuk dijadikan target-target tertentu," ucapnya.
Sebelumnya, mantan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, ada perubahan nomenklatur kementerian untuk Kabinet Kerja Jilid II. Perubahan itu antara lain terjadi di 10 kementerian.
"Mungkin 10 atau lebih nomenklatur baru. Yang paling terpenting itu adalah lima tahun ke depan wajah kementerian lembaga dan nomenklatur yang presiden ubah, tambah dan kurang itu jauh lebih siap, jauh lebih komprehensif, jauh lebih sempurna, berhasil dan maju di lima tahun kemarin, karena presiden telah membaca dan telah melakukan satu evaluasi menyeluruh, dimana yang lemah, di mana yang masih kurang dan di mana sudah berhasil ditingkatkan," kata Ngabalin.
Jokowi juga mengungkap akan ada perubahan nomenklatur pada beberapa kementerian. Ini disampaikan Jokowi usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MPR.
"Nomenklatur baru ada, ya besok lah, sing sabar," ucapnya.
Berikut kementerian yang kemungkinan bakal berubah nama, yaitu:
1. Kementerian Lingkungan Hidup perubahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);2. Kementerian Agraria Tata Ruang dan Kehutanan peleburan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan KLHK;3. Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif perubahan Badan Ekonomi Kreatif;4. Kementerian Investasi perubahan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;5. Badan Khusus Olahraga perubahan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga;6. Kementerian Pendidikan Tinggi perubahan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek);7. Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan peleburan dari Kementerian Pariwisata dan Kemendikbud.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, tantangan pers sekarang semakin banyak di era kemajuan digital termasuk adanya Artificial Intelligence (AI).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengakui semua negara merasa takut terhadap kemunculan AI.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, AI catwalk akan menjadi potensi bisnis di masa depan.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta ASN inovatif dan adapatif terhadap perubahan yang ada.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi sebut hampir setengah penduduk Indonesia rentan jadi korban kejahatan dan penipuan digital.
Baca SelengkapnyaMenteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengungkapkan alasan mengapa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diubah.
Baca SelengkapnyaSeperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.
Baca SelengkapnyaPenambahan jabatan Wamenkominfo karena ada 4 isu yang mesti dikerjakan cepat dengan waktu singkat.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, Indonesia harus mampu memanfaatkan potensi besar digital Indonesia untuk membawa kemajuan
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
Baca Selengkapnya