Politikus Hanura Miryam S Haryani jadi buronan KPK

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani jadi buronan alias masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Miryam mangkir beberapa kali saat dipanggil KPK. Ketika hendak dipanggil paksa, politikus Hanura itu menghilang, dikabarkan sedang berada di luar negeri.

"KPK sudah membuat surat dan mengirimkan hari ini kepada Kapolri, UPNCB Indonesia terkait dengan memasukkan salah satu nama di Daftar Pencarian Orang (DPO) yaitu tersangka MSH yang diduga memberikan keterangan tidak benar di pengadilan dalam persidangan kasus e-ktp," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/4).

"Jadi KPK sudah masukkan dalam DPO atau daftar pencarian orang tersangka MSH dan kita kirimkan surat ke Kapolri hari ini," tambahnya.

Setelah KPK mengirimkan surat ke pihak Kepolisian, nantinya KPK berharap agar pihak kepolisian bisa dapat membantu untuk mencari dan menangkap langsung tersangka Miryam itu.

"Dasar pengiriman DPO tersebut adalah sejumlah aturan perundang-undangan tentu saja termasuk juga permintaan kepada Kapolri dan jajarannya permintaan bantuan untuk melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan dan jika penerapan sudah dilakukan maka itu diserahkan ke KPK dan kita berkoordinasi lebih lanjut," ujarnya.

Lebih lanjut, Febri menjelaskan, pihaknya sebelumnya sudah memberikan kesempatan terhadap Miryam untuk dipanggil secara patut, karena Miryam mengalami sakit.

"Kami sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada tersangka MSH untuk dipanggil secara patut dan kemudian menjadwalkan ulang ketika pihak pengacara datang mengatakan yang bersangkutan sakit," jelasnya.

Setelah sudah dilakukannya penjadwalan ulang, justru Miryam tidak memenuhi panggilan tersebut sampai hari ini Kamis (27/4), sehingga KPK langsung menjadikan Miryam menjadi DPO.

"Kita jadwalkan ulang setelah surat keterangan dokter tersebut bahkan sampai hari ini kami belum menerima kedatangan dari tersangka MSH. Oleh karena itu, dalam proses penyidikan ini kami pandang perlu untuk menerbitkan surat DPO untuk tersangka MSH dan kemudian mengirimkan kepada pihak Kepolisian," pungkasnya.

Seperti diketahui, Seperti diketahui, Miryam dicegah bepergian ke luar negeri pada tanggal 24 Maret 2017 dengan masa berlaku 6 bulan. Hal ini dilakukan demi proses penyidikan yang saat ini tengah membelit mantan anggota Komisi II DPR itu.

Tidak hanya sekali Miryam berulah, setelah mencabut keterangannya yang tertuang di dalam BAP, srikandi Hanura itu berulang kali mangkir dari pemeriksaan penyidik KPK atas kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukannya. Bahkan KPK siap mengambil langkah jemput paksa.

Namun belum jemput paksa dilakukan, komisi anti rasuah itu mendapat gugatan praperadilan yang sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/4). Sidang praperadilan belum ditentukan, Miryam kembali membuat ulah dengan pergi ke luar negeri.