Follow
Politikus PAN desak KMP DKI bawa masalah pelantikan Ahok ke PTUN
Merdeka.com - Pelantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DK dilaksanakan di Istana Merdeka. Koalisi Merah Putih (KMP) DPRD DKI mengadu kepada Komisi II DPR karena menganggap hal itu tak sesuai prosedur.
Anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto, pun menyarankan KMP DPRD DKI untuk menempuh jalur hukum atas pelantikan Ahok. Hal itu dilakukan sekaligus menunggu hasil konsultasi dengan Mahkamah Agung.
"Kalau misalkan dia (Presiden Joko Widodo) tetap melantik, saya sarankan DPRD harus mem-PTUN-kan pelantikan hari ini. Kemudian minta fatwa Mahkamah Agung," kata Yandri di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu(19/11).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPR? Pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, bersama mantan vokalisnya, Once Mekel, telah resmi dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029.
Menurut anggota fraksi PAN ini, KMP DPRD DKI harus tetap solid memperjuangkan keyakinannya melalui jalur konstitusional. Jika mereka menang maka pemerintah pun akan tunduk pada putusan hukum itu.
"Kita minta tidak anarkis, terus jalur konstitusional. Siapapun dia, pasti tunduk ke putusan hukum itu," terang dia. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Namun, menurut Gayus, dinamika dalam hukum bersifat luas.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca Selengkapnya
Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya
PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca Selengkapnya
"Sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia," kata Puan
Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.
Baca Selengkapnya
Semua persengkataan pemilu harus diselesaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
Baca Selengkapnya
PDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca Selengkapnya
PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca Selengkapnya