Politikus PAN ini ngaku tak tahu ada bagi-bagi duit proyek e-KTP

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan ada nama-nama besar yang terlibat dalam korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Dia mengatakan pada persidangan nantinya akan terungkap nama-nama besar yang disebut dalam kasus korupsi tersebut.

"Nanti anda tunggu kalau anda mendengarkan tuntutan yang dibacakan, anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya akan disebutkan di sana," kata Agus.

Sebagai bekas Wakil Ketua Komisi II DPR saat proyek itu berjalan, politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Teguh Juwarno, mengaku tidak mengetahui ada aliran dana dari proyek E-KTP ke sejumlah anggota DPR.

"Saya sama sekali tidak tahu menahu soal adanya pembagian duit e-KTP. Saya yakin nama saya dicatut pihak-pihak tertentu. Semoga pengadilan bisa mengungkap secara tuntas siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi e-KTP," kata Teguh saat dihubungi, Selasa (7/3).

Anggota Komisi VI ini mengaku mendukung KPK mengusut tuntas kasus yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun. Dia siap dipanggil KPK sebagai saksi untuk memberikan keterangan soal kasus itu.

"Siap saya pasti akan mendukung penegakan hukum, sebagaimana saya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi," tegasnya.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam perkara korupsi pengadaan E-KTP. Mereka adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan pejabat pembuat komitmen dalam proyek pengadaan KTP-el, Sugiharto.

Irman dikenakan Pasal 2 ayat (2) subsider ayat (3), Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 dan 64 ayat (1) KUHP.

Sugiharto dijerat Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.