Politikus PDIP: Ahok sepertinya langgar hukum

Merdeka.com - Anggota DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengkritik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyebut BPK ngaco terkait hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras. Hendrawan menilai laporan temuan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan tindakan benar.

"Ngaco Ahok itu. Kan biasa dalam audit, BPK sampaikan temuan awal, minta tanggapan dari yang diaudit (Pemprov DKI Jakarta), ada ketidaksamaan yang diaudit," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).

Menurut wakil ketua Fraksi PDIP DPR ini, laporan temuan BPK yang diserahkan kepada KPK merupakan laporan finalisasi. Bahkan, berdasarkan laporan audit itu, Hendrawan meyakini Ahok telah melanggar aturan hukum.

"Ini sudah final laporan BPK, tidak bisa lagi, sekarang Ahok lagi diteliti, BPK bilang rugikan negara, perkaya orang lain, ada indikasi langgar hukum , Ahok sepertinya langgar hukum," jelas dia.

Hendrawan mengatakan perkataan Ahok yang menyebut penemuan BPK ngaco berupaya mempengaruhi sentimen publik yang tidak percaya terhadap lembaga negara.

"Motif Ahok hanya perkuat pandangannya, manfaatkan sentimen publik terhadap krisis kepercayaan kepada lembaga-lembaga, seolah-olah lembaga negara ini diisi oleh orang yang bermasalah, parasitik," ungkapnya.

Untuk itu dirinya menyarankan agar KPK tetap bersikap independen dalam pengambilan keputusan. Sehingga kasus Sumber Waras dapat segera dituntaskan.

"KPK keputusannya tidak diombang-ambing dengan opini publik yang sedang dibangun Ahok. Kita dorong KPK untuk mempercepat pemeriksaan kasus Sumber Waras," tutup dia. (mdk/bal)