Politikus PDIP ini desak Polri ungkap pemodal upaya makar

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Polri telah menemukan bukti baru adanya transfer dana untuk mendanai aksi makar yang rencananya dilakukan 2 Desember lalu. Pihak yang diduga sebagai pemodal agenda penggulingan Presiden Joko Widodo itu masih terus ditelusuri.

Anggota Komisi III DPR F-PDIP, Masinton Pasaribu, meminta Polri bergerak cepat mencari dalang di balik rencana makar itu. Setelah dikantongi identitas aktor tersebut, Polri juga harus melacak rekam jejak usahanya.

"Aktor penyandang dana ini harus ditelusuri. Siapa, terus kemudian rekam jejak usaha juga ditelusuri lagi. Bersumber dari usaha yang legal atau ilegal, misalnya penyelundupan atau korupsi," kata Masinton di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/12).

Orang lain juga bertanya?

Masinton juga mendesak Polri membekukan aset kekayaan aktor itu jika dana tersebut berasal dari usaha-usaha yang ilegal. Dia khawatir dana untuk rencana makar bersumber dari uang hasil korupsi.

"Jika bersumber dari usaha-usaha yang ilegal, ya dibekukan semua, asetnya di sita semua. Rekam jejak usaha juga perlu ditelusuri, jangan-jangan bersumber dari duit korupsi," tegasnya.

Sebelumnya, polisi telah menetapkan delapan orang tokoh nasional terkait dugaan makar. Dari kedelapan orang itu, hanya satu yang ditahan, tujuhnya dilepas.

"Jadi dalam perjalanan proses penegakan hukum berlangsung mencari sebanyaknya bukti itu sangat baik misalnya mencari bukti transfer nah itu bagian upaya Polri yang saat ini sudah ditemukan bukti transfer," kata Kabagpenum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul, di Komplek Mabes Polri,Jakarta, Selasa (6/12).

Dikatakan dia, bukti transfer dana yang ditemukan polisi bakal menjadi bukti tambahan guna mendapatkan konstruksi hukum dari kasus yang menyeret delapan tokoh nasional tersebut.

"Tentu ini menjadi bagian tambahan bukti, bukti lain juga akan diupayakan oleh penyidik sehingga memudahkan untuk mendapatkan satu konstruksi hukum yang mempersangkakan kedelapan dalam perbuatan pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah yang sah," ujar dia.

(mdk/lia)